VIVAnews - Tim Pengawas Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR RI meminta pemerintah agar menaikkan HET (harga eceran tertinggi) pupuk. Pertimbangan kenaikan disampaikan tim kepada pemerintah dalam rapat paripurna DPR, terkait beberapa temuan tim pengawas.
Ketua Tim Pengawas Arifin Junaidi mengatakan, permasalahan umum kebijakan pupuk bersubsidi saat ini cukup banyak. Paling tidak, ada 10 permasalahan besar terkait soal pupuk distribusi.
"Masalah ini menyebar mulai dari produksi, penentuan harga, distribusi sampai ke koordinasi antardepartemen dan institusi hingga agen," kata Arifin Junaidi dalam sidang paripurna di gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu, 30 September 2009.
Dia mengakui, masalah produksi pupuk bersubsidi secara nasional belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Selain itu, harga pupuk bersubsidi yang murah cenderung memacu keinginan petani menjadi boros dalam menggunakan pupuk. Petani dianggap tidak lagi memikirkan bagaimana pupuk bisa digunakan sesuai dosis anjuran pemerintah dan meletakkan pupuk secara tepat dengan menyeimbangkannya menggunakan pupuk organik.
"Sehingga, dengan perhitungan yang sederhana dengan kenaikan HET tersebut ketersediaan pupuk bersubsidi dapat dipenuhi maksimum dua kali ketersediaan pupuk yang lama kalau kenaikan harga sekitar 100 persen," ujarnya.
Usulan itu, kata Arifin, dihitung kalau berdasarkan laporan Departemen Pertanian tentang kebutuhan dana untuk subsidi pupuk tahun 2010 sekitar Rp 18 triliun.
antique.putra@vivanews.com
|
|
