VIVAnews – Provinsi Bali menyiapkan dana Rp 125 miliar untuk program pendidikan gratis dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan di Bali. Program yang akan dimulai pada tahun ajaran mendatang ini akan diawali hanya untuk sekolah negeri saja.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan bahwa sekarang ini timnya di lapangan sedang menghitung jumlah siswa di Bali dari SD sampai SMA/SMK yang harus dibantu. “Nanti ke depan sudah nggak ada lagi beasiswa miskin karena sampai masuk SMA sudah gratis,” ujar pensiunan polisi jenderal bintanag tiga ini, Minggu, 30 Agustus 2009.
Selama ini yang dibebaskan hanya dari uang muka saja. Mengenai terlalu sedikitnya jumlah sekolah negeri sehingga dikhawatirkan tak cukup menampung para siswa, Pastika mengatakan kalau memang kondisinya seperti itu bisa saja secara bertahap jumlah sekolahnya yang akan ditambah. “Kalau sekarang jumlah SMA lebih banyak daripada SMK yaitu sekitar 70 persen dan 30 persen maka nantinya akan kita balik,” kata mantan Kapolda Bali ini.
Tak hanya mengandalkan dari dana provinsi, karena diharapkan tiap kabupaten/kota juga menyiapkan anggaran 20 persen dari APBD, sehingga tak ada lagi siswa miskin tak bisa sekolah.
Di sisi lain, mantan Kalakhar BNN ini juga sudah menyiapkan dana sebesar Rp 200 miliar untuk pelayanan kesehatan gratis. Namun bedanya dengan pelayanan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat yang sudah ada, semua masyarakat baik yang kaya maupun miskin dapat menggunakan fasilitas ini. “Asalkan mereka semua mau dirawat dengan fasilitas pelayanan kelas III,” ujar Pastika.
Pemberian pelayanan kesehatan ini diberikan untuk masyarakat yang tidak terjangkau dengan pelayanan dari Jamkesmas, Asuransi ABRI, Askes. Seluruh masyarakat Bali mendapatkan pelayanan kesehatan ini secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP saja.
“Nantinya akan ada rumah sakit atau puskesmas rujukan untuk masyarakat berobat dan petugas pun tidak perlu bertanya kartu miskin tapi ditanya KTP Bali. Itu saja sudah cukup, nanti pemerintah yang membayar klaimnya."
Untuk mendukung program ini, provinsi menyiapkan Rp 100 miliar sementara yang Rp 100 miliar lagi dibagi kepada kabupaten/kota secara proporsional. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi meskipun jumlah penduduknya sedikit maka harus mendapatkan porsi yang lebih banyak, sementara yang penduduknya banyak tapi PAD kecil ya iurannya sedikit.
Laporan Wima Saraswati | Denpasar
|
|
