VIVAnews – Mantan Ketua DPR periode 1999-2004, Akbar Tandjung, mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir bahwa pengawasan terhadap kinerja anggota dewan akan melemah hanya karena posisi mayoritas partai di legislatif menjadi pendukung pemerintahan periode 2009-2014.
"Saya tidak melihat itu sesuatu hal yang bisa mengkhawatirkan pada perjalanan bangsa Indonesia," kata Akbar usai mengikuti Sidang Paripurna HUT MPR/DPR ke-64 di gedung DPR Senayan, Jumat 28 Agustus 2009.
Sebab, kata Akbar yang juga pernah menjadi Ketua DPP Partai Golkar, dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, kekuatan pengawasan Parlemen yang sesungguhnya itu ada di masyarakat. Misalnya, LSM.
Kendati demikian, Akbar tetap optimis walau sebagian besar partai berkoalisi dengan pemerintahan, mereka tetap konsisten untuk kritis terhadap pengawasan kinerja Parlemen yang tidak memihak kepada masyarakat.
Akbar yakin mereka tidak akan lupa dengan perjuangan untuk menyejahterakan rakyat.
“Fungsi pengawasan tetap bisa dilakukan oleh DPR meskipun anggota-anggota partai ada yang di dalam kabinet, dan ditambah lagi fungsi itu juga bisa dilakukan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat," ujar Akbar.