Nasional
Polisi Awasi Dakwah

MUI: Pemerintah Kembali ke Zaman Orde Baru

"Yang diawasi itu oknum yang dicurigai saja tidak perlu keseluruhan."

Minggu, 23 Agustus 2009, 11:29 WIB
Arry Anggadha, Muhammad Hasits
MUI  

VIVAnews - Markas Besar Kepolisian RI berencana mengawasi dakwah-dakwah selama bulan Ramadan. Rencana ini ditolak tegas Majelis Ulama Indonesia.

"Tidak perlu ada pengawasan khusus," kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin, saat dihubungi VIVAnews, Minggu 23 Agustus 2009. "Kalau itu dilakukan, justru akan kembali ke zaman Orde Baru."

Menurut Ma'ruf Amin, seharusnya pemerintah melakukan pengawasan pada oknum-oknum yang dicurigai saja. Pengawasan, lanjut dia, tidak perlu dilakukan secara detil. "Yang diawasi itu oknum yang dicurigai saja tidak perlu keseluruhan," ujarnya. "Dakwah itu kan mengajak ke jalan yang benar."

Apakah MUI akan melakukan protes keputusan pemerintah tersebut? "Kita belum akan melakukannya, karena kita akan bahas terlebih dahulu," jelasnya. Secara pribadi, menurut Ma'ruf Amin, para ulama bahkan sudah menyatakan keberatan atas keputusan tersebut.

Sebelummnya juru bicara kepolisian Inspektur Jenderal Nanan Soekarna, menyatakan polisi akan menggelar operasi 'Cipta Kondisi' selama bulan Ramadan ini. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dakwah yang bersifat provokatif pada tindakan terorisme.

Menurutnya, pengawasan itu tujuannya bukan untuk membatasi dakwah. Namun polisi akan memastikan dakwah itu tidak mengandung provokasi untuk melakukan pelanggaran hukum. Nanan menilai operasi ini merupakan operasi kemanusiaan sehingga umat Islam dapat melakukan ibadah puasa dengan tenang dan tentram.



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
Haningtyas
24/08/2009
Memang susah Indonesia kalau mau memberantas terorisme, karena MUI, sebagian tokoh2 Islam, terutama yg dari partai2 Islam, malah menghalangi kerja Polri. Polri kan hanya mengawasi dakwah yg diberikan ke masyarakat agar jangan sampai berisi dakwah provokat
Balas   • Laporkan
aloa
23/08/2009
Memang hampir sangat sering MUI atau ulama terntentu atau organisasi politik tertentu yang menjadi pelindung (jika bukan menghalangi) niat pemerentah dan bangsa indonesia dalam memerangi teroris. Banyak sekali contoh... tapi itulah akhir nya yang menjadik
Balas   • Laporkan
Abu Sayed
23/08/2009
6 juta PKI waktu itu kita "bebas"kan. Untuk 100.000 ex Afganistan yang mau mengacak-acak negeri ini, tidak lah terlalu sulit untuk mem"bebas"kannya, supaya jelas siapa pemilik negeri ini. Pemerintah jangan lamban, mestinya lebih cepat bertindak sebelum ra
Balas   • Laporkan
Jati Diri
23/08/2009
MUI sering kelihatan kehilangan kesadarannya berbangsa dan bertanah air Indonesia ! Seharusnya Pengurus MUI adalah mukmin yang cinta Indonesia yang menghormati dan mengakui dan menghayati Pancasila ! Itu Harga Mati ! Jangan setengah hati seperti PKI dulu.
Balas   • Laporkan
dini
23/08/2009
setuju buat MUI... ngapain sih pke diawasin sgala...masyarakat pasti tau mana yg meresahkan,mn yg ngga.. ngga ush diawasin deh,mndingan ikutan aja ndengerin dakwahnya,biar hati lebih tenang+tentram,trus lebih dingin dlm mnyelesaikn masalah teroris,ngga
Balas   • Laporkan
kebo
23/08/2009
Demokrasi menghasilkan kebebasan beragama, tetapi banyak ditunggangi politik.Lahirlah aliran politik garis keras berkedok agama yang luhur. Contoh Ku Klux Khan di Amerika, kelompok rasialis berkedok agama Kristen. Siapa kelompok garis keras berkedok agama
Balas   • Laporkan
Abu Sayed
23/08/2009
Bang Ma'ruf, kalo dakwahnya lurus-lurus saja tak kan dipersoalkan polisi, kenapa harus khawatir ? Kesannya MUI sepakat dgn FPI untuk tidak menyetujui kebhinekaan di negeri ini. Padahal NU dan Muhamadiyyah, Kelompok Islam terbesar yg ikut mendirikan negeri
Balas   • Laporkan
Abu Sayed
23/08/2009
Bang Ma'ruf, kalo dakwahnya lurus-lurus saja tak kan dipersoalkan polisi, kenapa harus khawatir ? Kesannya MUI sepakat dgn FPI untuk tidak menyetujui kebhinekaan di negeri ini. Padahal NU dan Muhamadiyyah, Kelompok Islam terbesar yg ikut mendirikan negeri
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ