VIVAnews - Israel dikabarkan membuka kantor dagang di Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus menghalau atau membatalkan niat tersebut.
"Kalau tidak berhasil [menghalau kepentingan Israel], lebih baik Yudhoyono membubarkan saja majelis zikirnya. Punya majelis zikir kok tidak bisa menghalangi pembukaan kantor dagang Israel di Indonesia," kata dia dalam tablig akbar menolak pembukaan kantor dagang Israel di Masjid Al Azhar, Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2009.
Umat Islam di Indonesia, kata Al Khaththath, juga meminta pemerintah membatalkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No 23/ MP: P/ 01/ 2001 tanggal 10 Januari 2001, yang melegalkan hubungan RI dengan Israel.
"Kami meminta seluruh elemen laskar muslim agar segera mencari dan mengidentifikasi letak kantor dagang tersebut di Jakarta. Kalau ditemukan? "Kalau sudah ketemu akan kita datangi beramai-ramai," kata Al Khaththath.
Dijelaskan dia, pembukaan kantor dagang Israel terungkap dari pemberitaan harian Dza Marker, harian berbahasa Ibrani. Dalam harian itu tertulis Israel tengah berupaya memperluas jaringan dan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Penjajahan Israel atas wilayah Palestina menjadi dasar Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid pernah mencoba membuka hubungan dagang antara Indonesia dan Israel. Namun sebagian besar rakyat Indonesia menentang rencana tersebut.
Departemen Luar Negeri secara tegas menyatakan Indonesia tidak akan pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara Palestina resmi berdiri. Namun, Indonesia akan terus mendorong proses perdamaian demi keberhasilan Solusi Dua Negara.
Demikian ungkap Desra Percaya, Direktur Keamanan Internasional dari Departemen Luar Negeri Indonesia dalam pertemuan internasional yang membahas isu Palestina di Jakarta, Selasa 9 Juni 2009.
"Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia mendukung Israel dan Palestina mewujudkan konsep Solusi Dua Negara melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Dewan Keamanan, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan badan-badan lainnya," tutur Desra.
|
|
