VIVAnews - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai otonomi daerah yang sudah berusia delapan tahun telah gagal alias tidak membawa keberhasilan sesuai tujuannya.
"Otonomi daerah sudah gagal, tingkat keberhasilan sangat rendah," kata Ketua Pembina KPPOD Sofjan Wanandi di sela-sela Sewindu KPPOD Mengawal Otonomi Daerah di Balai Kartini Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2009.
Sofjan menuturkan, kegagalan otonomi daerah tergambar dari menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah paska diberlakukannya sistem desentralisasi pada 2001. Jauh dibandingkan dengan pertumbuhan saat sebelum otonomi daerah.
"Saya terkejut dengan temuan dari riset Profesor Irwan Aziz yang menyebutkan pertumbuhan sesudah otonomi daerah jauh lebih rendah dibandingkan sebelum otonomi daerah," kata Sofjan.
Riset tersebut mengamati pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 1993-1996 (sebelum otda) dan tahun 2001-2007 (setelah otda), yang diambil datanya dari Badan Pusat Statistik.
Dalam riset tersebut disebutkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah melorot menjadi 4,88 persen (2001-2007) dari sebelumnya 8,13 persen (1993-1996).
Penurunan terparah terjadi di Papua, di mana rata-rata pertumbuhan 2001-2007 hanya sebesar 0,66 persen dari sebelumnya yang mencapai 14,19 persen. Bahkan, DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 5,71 persen dari sebelumnya 8,99 persen.
"Jadi saya tidak heran waktu Sri Mulyani mengatakan semua laporan keuangan daerah disclaimer. Padahal, sebelum otonomi daerah laporan keuangan daerah baik semua," katanya. Menurut Sofjan, otonomi daerah telah membuat tanggung jawab daerah dalam menyusun laporan keuangan menurun.
"Mereka (kepala daerah) jadi membangun seenaknya saja, karena tidak ada target keberhasilan," kata dia.
Untuk itu, dalam memperbaiki kegagalan otda, Sofjan berharap pemda dan pemerintah pusat menetapkan target tertentu dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, kegagalan juga dipicu oleh masih kentalnya permainan politik dan uang dalam kepemimpinan daerah.
Menurut Sofjan, keberhasilan daerah tergantung pemimpinnya. "Sudah membangun seenaknya, malahan yang baik, belum tentu menang di pemilihan selanjutnya," katanya.
Sofjan mengklaim daerah yang berhasil membangun daerahnya, tidak lebih dari 10 persen dari sekitar 500 kabupaten/kota. "Yang berhasil menerapkan otda ada, tapi hanya sedikit, tak lebih dari 10 persen. Contohnya, Surakarta dan Gorontalo," ujar dia.
Dengan kegagalan pembangunan ekonomi daerah di tengah otda, akibarnya investasi ikut terimbas. "Investasi yang masuk hanya menyasar kekayaan alam saja, seperti pertambangan, minyak dan gas. Bahkan perkebunan pun seringkali berbenturan dengan UU Tata Ruang," kata Sofjan.
Data rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah:
Provinsi (1993-1996) == (2001-2007)
NAD (1,74%) == (0,26%)
Sumut (9,18%) == (5,61%)
Sumbar (8,08%) == (5,61%)
Riau (4,76%) == (4,22%)
Jambi (8,49%) == (5,75%)
Sumsel (8,26%) == (4,69%)
Bengkulu (6,66%) == (5,55%)
Lampung (8,51%) == (5,20%)
DKI Jakarta (8,99%) == (5,71%)
Jabar (8,15%) == (5,24%)
Jateng (7,19%) == (4,99%)
Yogyakarta (7,91%) == (4,48%)
Jatim (8,26%) == (5,36%)
Bali (7,86%) == (4,66%)
Kalbar (9,25%) == (4,73%)
Kalteng (9,58%) == (5,59%)
Kaltim (8%) == (2.10%)
Sulut (8,10%) == (5,02%)
Sulteng (8,51%) == (7,06%)
Sulsel (7,94%) == (5,63%)
Sultra (6,59%) == (7,45%)
NTB (7,80%) == (3,70%)
NTT (8,57%) == (4,74%)
Maluku (6,82%) == (4,64%)
Maluku Utara (5,23%) == (4,59%)
Papua (14,19%) == (0,66%)
antique.putra@vivanews.com
|
|
