VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dijadwalkan bertemu Menteri Dalam Negeri dan Sumberdaya Manusia Malaysia untuk membahas penghentian penempatan tenaga kerja informal ke negeri jiran pada 15 Juli.
Pertemuan akan membahas ulang kebijakan penempatan TKI ke Malaysia. "Pertemuan mereview kembali bagaimana kebijakan penempatan serta perlindungan TKI. Sementara itu, pengiriman TKI informal dihentikan sementara," katanya seusai Pembukaan Diskusi Mencari Sistem Perlindungan TKI yang Efektif di Departemen Tenaga Kerja, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 2 Juli 2009.
Menurut Erman, dialog bilateral dengan Malaysia mempertimbangkan banyak hal diantaranya perdagangan, hukum, serta instansi departemen luar negeri. "Diperlukan diplomasi karena prosedural di masing-masing negara berbeda begitu juga dengan budaya setempat," katanya.
Erman menghimbau TKI yang akan bekerja ke luar negeri mengikuti persyaratan dan ketentuan. "Jangan bekerja secara ilegal karena perbedaan hukum dan budaya di tempat lain," kata Erman.
Lebih lanjut Erman menyatakan, pada pertemuan tersebut pemerintah membawa beberapa konsep untuk mencari solusi. Beberapa hal penting dalam pembicaraan adalah masalah paspor, kontrak kerja dan perlindungan penempatan di Malaysia. "Kami merespon dan berusaha mencari solusi, tetapi jika kami hentikan (pengiriman TKI) karena kasus yang menimpa 100 orang TKI, akan ada jutaan hak warga negara lainnya yang dilanggar. Jadi kita mencari solusi dengan pertimbangan itu," katanya.
Selama belum ada hasil pertemuan penempatan TKI ke Malaysia dihentikan dulu. Erman mengancam perusahaan penempatan TKI yang tetap mengirimkan TKI ke Malaysia. "Kalau balai pelayanan TKI di daerah tetap mengirimkan laporkan ke Pemerintah Daerah, bisa dicabut izinnya. Kalau ilegal bisa ditangkap," katanya. hadi.suprapto@vivanews.com
|
|
