VIVAnews - Anggaran pertahanan yang nilainya Rp 33,6 triliun dinilai masih jauh dari memadai. Maka itu, perlu skala prioritas untuk mendistribusikan dana itu.
Anggota Komisi I Bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Soeripto, menilai bahwa sebaiknya Departemen Pertahanan mendahulukan kebutuhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
"Sebab, SDM saja tanpa alutsista maka kita akan punya suatu tentara yang kemampuan tinggi tapi tak bisa melaksanakan tugasnya. Karena tidak ada peralatan yang mendukungnya," kata Soeripto dalam diskusi "Anggaran Pertahanan dan Kedaulatan NKRI," di Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juni 2009.
Menurut Soeripto, pada 2008 anggaran pertahanan itu mencapai Rp 36 triliun. Tetapi, lanjut dia, karena karena dipotong 30 persen anggaran pertahanan menjadi Rp 33,6 triliun.
"Kalau Rp 30 triliun tentu jauh daripada memadai toh. Bagaimana mau menangkal gangguan dan ancaman di wilayah nasional kita yang rawan itu, jika anggarannya saja jauh dari memadai," ujar dia.
Dengan anggaran segitu, mana yang harus didahulukan? Memprioritaskan alutsista atau kesejahteraan sumber daya manusia atau prajuritnya dulu. Menurut Soeripto, kalau SDM nya yang didahulukan, maka Indonesia akan berada dalam keadaan yang lebih kritis lagi.
"Misalnya saja, kita punya banyak pilot bagus yang dibiayai mahal-mahal tapi pesawatnya rontok semua. Gimana coba," kata politisi yang juga Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat PKS ini.
Pernyataan Soeripto ini terkait jatuhnya lagi helikopter militer di Cianjur, Jawa Barat, Senin, 8 Juni 2009, kemarin. Helikopter jenis Bolkow BO-105 berpenumpang lima orang itu jatuh dan menewaskan tiga orang.
ismoko.widjaya@vivanews.com
|
|
