VIVAnews - Rapat internal Komisi Pendidikan Dewan memutuskan membentuk panitia kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional. Sebab, banyak laporan kecurangan pelaksanaan ujian nasional 2009 yang dialamatkan ke Dewan.
Salah satunya, "Komisi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tingkat kelulusan 0 persen di 19 SMA di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Bengkulu," kata Wakil Ketua Komisi Pendidikan Dewan, Heri Akhmadi di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Senin 1 Juni 2009.
Dijelaskan dia, kejadian tersebut berawal dari adanya bocoran kunci jawaban yang ternyata salah. "Itu membenarkan dugaan bahwa selama ini terjadi kecurangan yang masif, sistematik, dan terorganisasi," tambah Heri.
Anehnya, setelah terbongkar, sekolah-sekolah tersebut tak diberi sanksi namun direkomendasikan ujian ulang. "Tingkat kepercayaan terhadap ujian nasional menjadi sangat rendah," kata dia.
Dewan, tambah dia, mendesak Menteri Pendidikan Nasional segera mengungkap kasus dibalik kecurangan di 19 SMA. "Tindak pihak-pihak yanng terlibat, jika ada indikasi pidana laporkan pada polisi," tambah dia.
Selain ujian nasional, Dewan juga akan mengevaluasi program-program Departemen Pendidikan Nasional lainnya yang dinilai bermasalah. "Seperti jaringan pendidikan nasional, data, dan statistik pendidikan, dan lain-lain," tambah Heri.
Dewan, tambah dia, juga akan memertanyakan masalah kecurangan ujian nasional pada menteri pendidikan nasional dalam rapat kerja besok, Selasa 2 Juni 2009. "Agar segera dapat ditanggapi dengan sungguh-sungguh," kata Heri.
