VIVAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri tidak dipolitisasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden mendatang. Menurut Kalla gaji ke-13 merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah.
"Itu sudah diatur di Undang-undang, ada dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 27 Mei 2009. Karena itu Kalla sebagai wakil presiden berjanji tidak memanfaatkan gaji ke-13 sebagai bahan kampanye.
Menurut Kalla, pembagian gaji ke-13 itu sudah dilakukan sejak 6 tahun lalu. "Waktu masa Ibu Mega jadi presiden juga sudah dilakukan," ujarnya.
Alasan gaji ke-13 diturunkan bulan Juni, Kalla menjelaskan pelaksanaan disesuaikan dengan tahun ajaran baru. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu biaya tahun ajaran baru untuk anak sekolah. "Sekolah gratis, tapi bagaimana pun beli baju, beli macam-macam juga," ucap Kalla.
Sebelumnya, gaji ke 13 diturunkan tiap Idul Fitri dan merupakan tunjangan hari raya. "Tapi yang kristen misalnya, tidak merayakan hari raya saat lebaran," kata Kalla.
|
|
danialcp
