VIVAnews - Sebanyak 700 imam Muslim di Kediri, menyepakati situs jejaring Facebook haram. Menanggapi fatwa itu, pemerintah menyikapinya sesuai ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.
"Bila hal ini benar-benar dinilai mengancam, kami akan mengajukan regulasi yang ada dulu," kata Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), Gatot S Dewa Broto, dalam keterangan kepada VIVAnews melalui telepon, Minggu, 24 Mei 2009.
Gatot pun mengambil contoh. Misalnya, Undang-Undang Telekomunikasi pasal 21 menyatakan, penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.
"Sanksinya, adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin, setelah sebelumnya diberi peringatan tertulis lebih dulu," ujar dia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dinilai Gatot, dapat mem-back up UU Telekomunikasi lebih jauh lagi.
"Kedua regulasi ini terbukti cukup ampuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebelumnya, seperti kartun pelecehan Nabi Muhammad, penyebaran video Fitna via situs YouTube, dan lain sebagainya," kata Gatot.
Lebih lanjut Gatot mengatakan, harapan dari sejumlah ulama dihargai penuh. Ke depannya, pemerintah akan mulai concern masalah ini, terlebih lagi terkait urusan moral dan agama. "Ini perlu didiskusikan dulu. Sementara, kita merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku," ujar dia.
Kesepakatan haram itu disampaikan sekitar 700 imam Muslim dalam Forum Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtdien Lirboyo, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri beberapa waktu lalu. Alasannya, situs jejaring sosial terpopuler itu berpotensi memicu meluasnya perilaku seks bebas, seperti pacaran dan mencari jodoh.
ikhwan
23/02/2010
ritzwan
26/11/2009
xxx
09/06/2009
budijaya
25/05/2009
romel romansyah
24/05/2009
ali maskuri
24/05/2009
