VIVAnews - Kelembagaan institusi perumahan tidak menjadi persoalan dalam penyelenggaraan perumahan nasional. Namun begitu, agar mempercepat perumahan nasional memerlukan kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat yang lebih kuat.
Menurut mantan Menteri Perumahan Rakyat pada masa Orde Baru Cosmas Batubara, persoalan institusi lembaga pemerintahan antardepartemen dan kementerian tidak menjadi masalah. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya membuat perbedaan kedua lembaga tersebut semakin mencair.
"Yang terpenting adalah bagaimana memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Menteri Perumahan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan," kata Cosmas di sela pelaksanaan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 20 Mei 2009.
Cosmas menuturkan, agar Keputusan Presiden Nomor 22/2007 tentang Percepatan Perumahan Rakyat dapat tercapai, ia mengusulkan adanya tim percepatan perumahan rakyat dengan ketua tim Menteri Perumahan Rakyat. Tim ini yang merumuskan berbagai kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan antardepartemen yang menyangkut perumahan seperti Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, serta Kementerian Negara BUMN.
Cosmas juga mengusulkan perlunya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah mengenai percepatan perumahan. "Dilemanya sekarang, perhatian pemerintah pusat ada tetapi di daerah belum kuat," katanya.
Adanya semangat yang sama di antara semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah, dapat mendukung percepatan pembangunan perumahan. "Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung perumahan," kata Cosmas.
Cosmas berharap agar semua kongres perumahan yang digelar dalam rentang waktu 59 tahun sejak kongres pertama pada tahun 1950 menyatukan persepsi semua pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, ahli, akademisi, serta pengembang swasta.
|
|
Ilham M Wijaya
