VIVAnews - Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga memberi sinyal tidak keberatan dengan rencana konversi deposito menjadi subdebt (surat utang jangka panjang) yang digalang pemerintah. Deposito Jamsostek di bank-bank mencapai Rp 20 triliun.
Rencana tersebut, menurut Hotbonar, boleh-boleh saja asal perbankan terlebih dahulu menyesuaikan dengan aturan yang ada.
Ia mengatakan, pengalihan deposito menjadi subdebt perlu perundingan secara bilateral antara perusahaan asuransi dan bank bersangkutan. "Yang penting harus ada resiprocal (saling menguntungkan) bisnis," katanya usai mengikuti seminar ekonomi syariah di Jakarta, Selasa 19 Mei 2009.
Rencana subdebt diusulkan bank-bank BUMN atas simpanan BUMN asuransi dengan harapan bisa meningkatkan CAR (rasio kecukupan modal). Subdebt ini diusulkan karena selama ini banyak perusahaan asuransi yang menempatkan dana berupa deposito di bank-bank milik pemerintah. Konversi deposito ke subdebt merupakan bagian dari sinergi BUMN.
Jamsostek, kata Hotbonar, memiliki portofolio di semua bank, termasuk BPD dan swasta jumlahnya kira-kira mencapai Rp 20 triliun. Dana yang ditempatkan di bank pemerintah (BUMN) jumlahnya kurang lebih Rp 10 triliun.
"Satu hal yang perlu kami tekankan, karena risikonya besar karena ini subdebt, maka ini harus dimintakan persetujuan," kata dia. Bank-bank BUMN utamanya harus memastikan vendor, outsourcing, dan kontrak memberikan fasilitas Jamsostek termasuk tenaga kerja dari debitor.
"Jangan salah, jamsostek ini bukan program kita, tapi program pemerintah," kata dia. Menurutnya pekerja yang berhak mendapatkan Jamsostek tersebut bukan hanya pekerja tetap, tapi juga pekerja lepas.
"Kami akan lihat dulu seberapa besar bank itu butuh modal, nanti kita akan bahas bunga, term debt berapa lama," katanya. Saat ini dana Jamsostek di bank BUMN antara lain di BNI sebesar Rp 3 triliun lebih, BRI sebanyak Rp 3 triliun lebih, BTN sebesar Rp 2 triliun dan Mandiri sebesar Rp 2 triliun.
|
|
