VIVAnews -- Nama organisasi Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), organisasi pimpinan Abu Bakar Ba'asyir baru-baru ini masuk ke dalam daftar organisasi teroris versi pihak berwenang Amerika Serikat. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan Indonesia tidak ikut campur.
"Daftar kali ini sifatnya nasional karena dikeluarkan pemerintah AS dan penetapannya bukan lewat proses hukum. Karena merupakan masalah nasional, pemerintah Indonesia tidak ikut campur," kata Menlu Marty di Jakarta, Jumat 24 Februari 2012.
Penetapan orang atau institusi yang diduga terlibat tindak terosisme levelnya bermacam-macam, mulai regional, nasional, hingga global. Menurut Marty, daftar terorisme kali ini berskala nasional karena tidak ditetapkan lewat proses hukum dan Resolusi Dewan Keamanan PBB, melainkan berdasarkan info yang diperoleh pemerintah.
"Yang ditetapkan DK PBB adalah daftar teroris berskala global, dan itu memiliki ketetapan hukum yang juga berlaku secara global," tambahnya. Masalah ini, ungkapnya, juga tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral AS-Indonesia.
Kamis sore waktu setempat, Deplu AS telah menyatakan JAT asal Indonesia pimpinan Abu Bakar Ba'asyir sebagai organisasi teroris asing. JAT dianggap bertanggungjawab melancarkan sejumlah serangan terkoordinasi atas warga sipil yang tidak bersalah, polisi, dan personel militer di Indonesia.
Tiga pengurusnya disebut punya hubungan dengan organisasi teror, Al Qaeda: Son Hadi bin Muhadjir, Mochammad Achwan, dan Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir --putra Abu Bakar Ba'asyir.
Tudingan itu dibantah keras pihak JAT. Juru bicara Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Son Hadi bin Muhadjir menyebut berbagai tuduhan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada organisasinya terkait terorisme, hanya mencari sensasi saja.(np)
|
|
