Nasional

Harga Mahal, Warga Kaltim Belanja ke Malaysia

Rakyat Kalimantan kadang cemburu, pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan orang utan.

Rabu, 8 Februari 2012, 00:38 WIB
Denny Armandhanu
Para tokoh Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (VIVAnews/Denny Armandhanu)

VIVAnews - Masyarakat Dayak Kalimantan di perbatasan mengaku kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok, akhirnya tidak jarang membelinya di negara tetangga. Pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan orang utan ketimbang penduduk setempat.

Hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur saat berkunjung ke Jakarta, Selasa 7 Februari 2012. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim, Edy Gunawan Areq Lung, kepada VIVAnews mengatakan daerah perbatasan seperti putus komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Terutama masalah infrastruktur yang tidak berkembang dan harga yang mahal. Itulah sebabnya mereka memilih belanja ke luar (Malaysia), lebih gampang dan murah daripada ke dalam," kata Edy.

Harga-harga bahan pokok dan bangunan melonjak tinggi di perbatasan, hal ini karena biaya pengiriman yang tidak sedikit. Misalnya gula, di perbatasan sekilonya bisa mencapai Rp60 ribu, satu sak semen di wilayah ini juga bisa mencapai harga ratusan ribu rupiah.

Wilayah di perbatasan, di antaranya Serayan dan Long Nawang, juga serba minim fasilitas. Selain itu, transportasi di wilayah ini masih terbatas. Pesawat dari kota jarang datang dan rutenya juga belum rutin.

"Di Malaysia jalan sudah bagus dan hubungannya dengan masyarakat sudah baik. Banyak warga perbatasan yang akhirnya bersekolah di Malaysia," kata Edy.

Ketua Bidang Pariwisata dan Budaya Dewan Adat Dayak, Oktavianus Daud Lendjou Tun, mengatakan pemerintah tidak cukup perhatian pada masyarakat Kalimantan. Kadang, ujarnya, warga Kalimantan cemburu pada orang utan yang lebih diperhatikan kesejahteraannya dibandingkan manusia yang tinggal di dalamnya.

"Kalau orang utan diperhatikan, disuntik imunisasi dan diberi susu. Harapan kami, pembinaan itu manusia dulu baru orang utannya. Tolonglah dipikirkan dulu masyarakat yang ada di hutan sana," kata Oktavianus.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak membangun tapi justru menimbulkan pengrusakan dengan memberikan izin pada perusahaan-perusahaan dari luar. Hutan digunduli sehingga habitat hewan menjadi terganggu.

"Walau demikian, saya tidak ada niat pindah ke Malaysia, karena kami cinta tanah air. Rasa kebangsaan masih tertanam di hati orang dayak," tegas Oktavianus. (umi)



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
arifinrizal
08/02/2012
mereka tetap setia pada negara , walo negara udah gag setia sama mereka,, ., itulah rakyat Indonesia,, bukan Wakil Rakyat yang gag tau Rakyatnya
Balas   • Laporkan
najwa2007
08/02/2012
BUKA MATA DAN BUKA TELINGGAMU HAI PEMERINTAH PUSAT YG DUDUK DI KURSI EMPUK NAN SEJUK ATAS DERITA RAKYATMU....
Balas   • Laporkan
benzema
08/02/2012
orang2 di pemerintahan itu yg dipikir cuma uang, jd gak sempat mikir hal2 lain yg berguna bagi rakyat.
Balas   • Laporkan
terlalu banyak ketimpangan yang dilakukan orang jakarta terhadap kita di kalimantan umumnya,... di perkebunan sawit dan tambang batu-bara yang jadi HRD Dan Manajer tak pernah saya temukan orang kalimantan asli,.. yang bisa duduk disana,... itu karena apa?
Balas   • Laporkan
najwa2007 | 08/02/2012 | Laporkan
pemerintah durjana azab menantimu....hai rezim yg tidak adil
kalimaya | 08/02/2012 | Laporkan
karena pemerintah kita tidak pernah memperharikan pendidikan pada warganya yang ada di pedalaman kalimantan,.. kalaupun ada yang bersekolah/mendapatkan pendidikan layak itu hanya sebagian kecil,...pemerintahan pusat juga tak pernah berani memberi kewenang
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ