Nasional

Pemerintah Sulit Entaskan Daerah Tertinggal

"Pemerintah saat ini baru berencana mengentaskan 50 kabupaten daerah tertinggal."

Minggu, 29 Januari 2012, 19:52 WIB
Eko Huda S, Juna Sanbawa - Yogyakarta
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini (Antara/ Ismar Patrizki)

VIVAnews - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faizal Zaini mengatakan sebanyak 183 kabupaten masuk dalam katagori daerah tertinggal. Dari jumlah itu sebagian besar berada di kawasan Indonesia timur Indonesia.

"Hampir 70 persen di kawasan timur Indonesia, persisnya sebanyak 128 kabupaten," kata dia saat berkunjung ke Kabupaten Bantul, DIY, Minggu 29 Januari 2012.

Menurutnya daerah-daerah itu tertinggal karena masih terhambat konektivitasnya dengan daerah lain. Selain berada di pulau atau daerah terpencil, kabupaten-kabupaten itu juga terkendala masalah infrastruktur dasar lainnya.

"Daerah tertinggal itu kan pulau-pulau terpencil, tidak mempunyai dermaga dan kapal penumpang serta infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan," papar Helmy.

Dia mengatakan jika dilihat dari total jumlah penduduk, ada 30 sampai 40 persen penduduk Indonesia yang masih berada di daerah tertinggal, namun pengentasan tidak dapat dilakukan dengan cepat. Diperlukan waktu hingga 2014 untuk mengentaskan daerah-daerah itu. "Pemerintah saat ini baru berencana mengentaskan 50 kabupaten daerah tertinggal," ujar dia.

Khusus untuk daerah di DIY, Helmy mengatakan belum ada daerah tertinggal di DIY yang akan dientaskan pada tahun ini setelah Kulonprogo. Kementriannya masih melakukan pembinaan terhadap Kulonprogo yang pada 2009 mendapatkan program pengentasan daerah tertinggal. "Kabupaten Gunungkidul  yang bakal selanjutnya mendapatkan program itu, kendati belum pasti kapan," kata dia.

• VIVAnews
Rating
Komentar
demamank
30/01/2012
Tergantung kemauan pemerintah. Kalo daerah yang tidak dapat dientaskan, lebih baik disarankan kepada daerah tersebut untuk membentuk negera sendiri, sehingga tidak membuat pusing Pemerintah RI.
Balas   • Laporkan
mahadewa
30/01/2012
Bukannya tidak bisa pak, tp ada tidak kemauan dari pimpinan pusat dan pimpinan daerah...sebenarnya tidak sulit kok kalo benar2 di jalankan...jgn dikorupsi donk uang yang buat pembangunan itu..! Ironisnya banyak kepala daerah berkantor di jakarta..parah
Balas   • Laporkan
aryopaningit
29/01/2012
gimana mau mengentaskan kemiskinan pak??...klo para petinggi tidur di atas kursi empuks nan galau...seperti pocong galau di sini
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ