VIVAnews - Wakil Presiden Boediono menerima laporan Basis Data Terpadu (BDT) hasil akhir Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang lebih komprehensif. BDT ini akan digunakan sebagai referensi tunggal untuk menetapkan sasaran berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia.
“Saya mendukung pembuatan aturan pemanfaatannya, tidak untuk pemasaran, politik, atau keperluan lain. Informasi ini harus kita pakai untuk tujuan yang kita rencanakan bersama yakni, penanggulangan kemiskinan," kata Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2012.
Proses pendataan itu berlangsung pada Juli 2011 hingga awal Desember 2011 dengan melibatkan 120 ribu petugas pencacah di lapangan. Proses ini menelan anggaran BPS sebesar Rp550 miliar yang berasal APBN.
Boediono yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengaku lega karena tersedianya data yang valid. Dia menilai data ini sebagai bentuk terobosan reformasi dalam penentuan sasaran program kemiskinan.
Boediono pun berpesan, tantangan berikutnya adalah bagaimana menggunakan data itu pada program-program secara konkret. TNP2K harus mengantisipasi jika ada keluhan mengenai validitas data. “TNP2K tentu harus memonitor terus pemeliharaan data ini,” tegasnya.
Yang tak kalah penting, kata Boediono, adalah bagaimana memakai data ini secara optimal. BDT dapat mendukung berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah penyelenggara program dapat berkonsentrasi pada perbaikan kualitas program karena sasarannya sudah jelas.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menuturkan, pihaknya akan mampu mengidentifikasi penduduk miskin lebih tajam dengan berbekal BDT. Sehingga, dia berharap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan meningkat secara signifikan. “Data yang baik harus dapat menghilangkan exclusion error maupun inclusion error,” ujarnya.
Exclusion error adalah kesalahan karena tidak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk ke dalam data.
Sebaliknya, inclusion error adalah kesalahan karena memasukkan rumah tangga yang tidak miskin ke dalam data. (hp).
|
|
