VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, upaya pemerintah untuk memajukan warga Papua bukanlah omong kosong. Ia pun meminta berbagai Lembaga Swadaya Masayarakat yang selama ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah terhadap Papua, untuk tidak melihat sebelah mata.
“Inti dari kebijakan dasar kita (pemerintah) menyangkut Papua telah kita ubah, dari yang sebelumnya security approach (pendekatan keamanan) menjadi prosperity approach (pendekatan kesejahteraan). Itu bukan hanya lip service, tapi telah kita lakukan dengan anggaran besar,” papar Presiden SBY dalam Rapat Pimpinan Polri di Gedung PTIK, Jakarta, Jumat 20 Januari 2012.
Tekad pemerintah untuk memakmurkan rakyat Papua, ujar SBY, bahkan telah ia sampaikan dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa dan kepada para pemimpin dunia. “Kita akan terus melakukan program ekonomi berkeadilan (di Papua). Kita bahkan telah membentuk badan (untuk melaksanakan program itu),” jelas SBY.
Ia menambahkan, di Papua sendiri memang ada masalah internal “yang sayangnya tidak dilihat masyarakat dunia.” SBY juga mengakui masih ada elemen separatis di Papua. “Masih ada penembakan-penembakan, elemen separatis di sana. Dunia juga harus tahu ini,” kata dia.
Hal-hal semacam itu, terang SBY, adalah alasan bagi kehadiran TNI dan Polri di Papua. “TNI mengemban tugas menjaga kedaulatan dalam tugasnya di Papua,” tegasnya. Namun SBY menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan tindakan eksesif atau represif terhadap warga Papua.
SBY pun meminta LSM untuk menilai adil persoalan di Papua. “Tidak masuk akal jika ada NGO (Non-Governmental Organization) yang mengatakan seolah kita dilarang untuk tegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua,” kata dia. “Yang penting (TNI/Polri) menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM,” imbuh SBY.
Ia menekankan, Papua adalah bagian sah dan integral dari Indonesia. SBY pun mengatakan, apabila tentara Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya di negeri lain, TNI menggunakannya di negeri sendiri untuk menegakkan kedaulatan negara.
“Bandingkan (yang dilakukan TNI di Papua) dengan kehadiran pasukan koalisi (AS) di Irak, Afganistan, dan Libya dari segi kekuatan dan aksi militer,” ujarnya. (umi)
ernard
20/01/2012
|
|
