VIVAnews - Ribuan demonstran tergabung dalam Sekretariat Bersama berunjuk rasa menuntut dihentikannya pengambilan tanah rakyat secara paksa. aksi itu juga memprotes kebijakan pemerintah terkait konflik agraria. Istana Negara pun menjadi salah satu tempat sasaran para demonstran.
Menanggapi aksi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapinya secara positif. SBY kemudian juga meminta semua pihak untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
"Aspirasi mereka (demonstran) sejalan dengan program pemerintah terkait pembaharuan agraria, yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, mengurangi pengangguran, mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara, membuka akses ekonomi, menjamin kepastian hukum dan penguatan hak rakyat," kata Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, 12 Januari 2011.
Andi Arief kemudian menjelaskan, tahun lalu secara konkret pemerintah telah membagikan tanah untuk petani di sejumlah wilayah. Antara lain di kecamatan Cipari, Cilacap dan Cibinong, Bogor.
"(Pemerintah) telah keluarkan sertifikat secara gratis dan pelepasan lahan seluas 1.000 hektar kepada masyarakat petani penggarap gurem yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor," lanjut Andi Arief.
Selain itu, menurut Andi, Presiden berpesan agar hal lain yang lebih teknis, seperti terkait penyelesaian hak guna, harus dipelajari oleh Kementerian atau Lembaga. "Partisipasi masyarakat melalui dukungan data dan informasi sangat diharapkan," ujarnya.
yayak94
13/01/2012
tai_katak
13/01/2012
nesa_gan
13/01/2012
avhans
@AVhans Yariadi
12/01/2012
|
|
