VIVAnews - Kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluhkan koordinasi penanganan letusan gunung Merapi terutama di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana sendiri, sehingga Badan Penanggulangan Bencana seperti "kepala tanpa kaki."
Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu, menyatakan, meski tak memiliki badan itu, penanganan pengungsi Merapi tetap berjalan. "Meski begitu, apakah kinerja kita lebih buruk untuk penanggulangan bencana dibanding daerah lain? Dalam kondisi darurat, persiapan kami juga lebih bagus," kata Yuni di Sleman, Senin 1 November 2010.
Yuni yang baru beberapa bulan menjadi Wakil Bupati itu menyatakan, untuk membentuk badan itu, butuh anggaran. "Sedangkan 70 persen APBD kita saat ini sudah habis untuk gaji. Untuk membentuk badan tersebut, juga mempekerjakan staf baru, kelihatannya anggaran terlalu besar," katanya.
Setelah selesai mitigasi Merapi ini, Yuni menyatakan akan mempertimbangkan lagi pembentukan Badan ini. "Bagaimana kita menegosiasikan dengan pemerintah pusat, khususnya untuk masalah biaya pembentukan badan ini," katanya.
Sekarang ini, penanganan bencana Merapi ini dikoordinasikan pemerintah daerah melalui Badan Keselamatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana di setiap kabupaten merupakan mandat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain Sleman, daerah rentan bencana yang juga tak memiliki badan ini adalah DKI Jakarta, meski Gubernur Fauzi Bowo kemudian menyatakan fungsinya dipegang Dinas Pemadam Kebakaran. (hs)
Laporan Fajar Sodiq | Sleman
eri
02/11/2010
vivaindonesia
01/11/2010
|
|
