VIVAnews - Pemerintah semakin serius mengkaji rencana pemindahan ibu kota pemerintahan. Usai lebaran nanti, pemerintah akan membahasnya bersama sejumlah pakar dan LSM.
"Rencana perpindahan pusat pemerintahan 10 tahun lagi," ujar Menko Hatta Rajasa di Jakarta, Senin, 6 September 2010.
Hatta menindaklanjuti pernyataan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam buka puasa bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia akhir pekan lalu.
Tapi gagasan itu, menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa baru dimaksudkan untuk perpindahan pusat pemerintahan. "Kalau Ibukota tidak, tetap di Jakarta," kata Hatta.
Hatta mengatakan, pindah kota pemerintahan perlu karena Jakarta dinilai sudah sedemikian padat. Soal anggaran yang dibutuhkan begitu besar, pemerintah sendiri tidak menganggapnya sebagai masalah.
"Perpindahan itukan menimbulkan aktivitas ekonomi, misal 90 persen nanti dikelola oleh pengusaha nasional kita, kan bisa saja," kata dia.
Sayang kota atau titik mana yang dipilih, pemerintah masih belum tahu. Begitu pula dengan pembentukan tim untuk mengkaji perpindahan itu, masih juga dalam tahap rencana.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengungapkan tiga opsi terkait pemindahkan kota pemerintahan dari Jakarta.
Pertama, benahi Jakarta dengan membangun segala prasarana dan sarana transportasi yang masih di permukaan, di bawah permukaan, dan di atas permukaan, semua problematik.
Kedua, SBY mengakui diam-diam terinspirasi dengan Malaysia yang membuat Putrajaya sebagai pusat pemerintahan, dan terletak tidak jauh dari Ibukota, di Kuala Lumpur. "Ibukota Malaysia tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahan di Putrajaya," ucap SBY.
Namun, jika ingin membangun pusat pemerintahan baru harus disiapkan dengan baik. "Tentu direncanakan dengan baik, dirancang dengan baik, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkungan."
Malaysia membutuhkan waktu 5 - 7 tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan sekitar Rp 80 triliun. Jika Indonesia ingin membangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas, dari mana pendanaannya?
"Mungkin dari APBN sebagian, sebagian kemitraan pemerintah dengan swasta, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta," tuturnya.
Ketiga, ibukota dapat dipindahkan ke kota di luar Jakarta. "The real capital, the real goverment center. Seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki), dan tempat-tempat yang lain," kata SBY.
Ketiga opsi ini, menurut SBY, ada positif dan negatifnya. Karena itu Presiden ikut memikirkan dan memberikan konsep serta masukan mengenai solusi untuk Jakarta.
"Kemana nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya benar. Kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan solusi untuk Jakarta ke depan," jelasnya.
Pa Phu Ah
23/09/2010
watongbest
21/09/2010
Blue Collar
14/09/2010
ary
10/09/2010
Subhan
06/09/2010
RENGGAT MOLLY
06/09/2010
RENGGAT MOLLY
06/09/2010
