VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari kemacetan menjadi permasalahan utama di Jakarta. Penambahan kendaraan bermotor yang mencapai 15 persen tidak sebanding dengan pertambahan jalan yang hanya 0,01 persen.
Menyadari kemacetan yang sedemikian parah di Jakarta yang merupakan ibukota negara, Presiden kemudian memikirkan tiga opsi terkait memindahkan Ibukota dari Jakarta.
Hal ini diungkapkan Presiden saat buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta, 3 September 2010. "Opsinya ada tiga," kata Presiden.
Pertama, benahi Jakarta dengan membangun segala prasarana dan sarana transportasi yang masih di permukaan, di bawah permukaan, dan di atas permukaan. "Semua problematik, tapi kalau solusinya pertahankan Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta."
Kedua, SBY mengakui diam-diam terinspirasi dengan Malaysia yang membuat Putrajaya sebagai pusat pemerintahan, dan terletak tidak jauh dari Ibukota, di Kuala Lumpur. "Ibukota Malaysia tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahan di Putrajaya," ucap SBY.
Namun, jika ingin membangun pusat pemerintahan baru harus disiapkan dengan baik. "Tentu well planned, well designed, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkungan."
Malaysia membutuhkan waktu 5 - 7 tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan sekitar Rp 80 triliun.
Jika Indonesia ingin membangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas, dari mana pendanaannya? "Mungkin dari APBN sebagian, sebagian kemitraan pemerintah dengan swasta, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta."
Ketiga, ibukota dapat dipindahkan ke kota di luar Jakarta. "The real capital, the real goverment center. Seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki), dan tempat-tempat yang lain," kata SBY.
Ketiga opsi ini, menurut SBY, ada positif dan negatifnya. Karena itu Presiden ikut memikirkan dan memberikan konsep serta masukan mengenai solusi untuk Jakarta.
"Kemana nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya benar. Kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan solusi untuk Jakarta ke depan," jelasnya.
Menurut saya memindahkan kota bukan solusinya. Sebenarnya yang harus di lakukan adalah merapikan tata kota, merapikan transportasi umum , menarik program bus way dan membuat system MRT train bawah tanah dan CBD- Central business distric -> bersambung
kenapa ga ngelirik papua, buktinya freeport aja sanggup bayar pajak 5,7 triliun pada triwulan II 2010, kebayang dong emas yg dibawa pulang sama freeport, kenapa pemerintah ga ngeuh yah kekayaan alam disana.
Konsepnya kerja di rumah masing-masing aja pak, kan sekarang era teknologi informasi jadi kalau mau sidang atau rapat , teleconference aja, otomatis ini bisa ngurangi anggaran utk bikin sidang atau rapat, dan mengurangi kemacetan :)
memang...... sudah saatnya ibukota negara kita pindah, soalnya nggak layak tuh, banjir, macet, semrawut, polusi, terancam gempa, dll. saya sarankan pindah ke kalimantan sajalah......
disana lebih aman.......
pasti dech......
Jakarta mmg saat ini sbg pst pemerintahan,pst industri & pst perdagangan Indonesia shg kemacetan krn populasi yg membengkak jd mslh.
Sbg faktor penting sebaiknya pusat pemerintahan tdk lg ada di jakarta krn akan berdampak pd tatanan negara Indonesia.
Bagaimana kalau ibukota Indonesia dipindah ke putrajaya Bapak Presiden? selanjutnya bisa diganti nama menjadi Putra Jakarta..
*hari ini putrajaya milik Indonesia.. besok seluruh dunia*