VIVAnews - DPR akan menggelar rapat gabungan lintas komisi pada Senin, 30 Agustus, untuk membahas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan simbol-simbol agama. Sejumlah instansi terkait termasuk Badan Intelijen Negara dilibatkan.
Keputusan mengenai rapat gabungan tersebut diambil dalam rapat antara pimpinan DPR dengan Ketua Komisi II bidang pemerintahan dalam negeri dan ormas, Ketua Komisi III bidang hukum, dan Ketua Komisi VIII bidang agama, yang berlangsung sore ini, Selasa 24 Agustus 2010, di ruang pimpinan dewan.
Pramono menjelaskan, dalam rapat gabungan pekan depan, DPR akan mengundang Menteri Koordinator Politik dan Keamanan beserta seluruh jajarannya seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Menteri Agama.
"Semua pihak terkait kami undang, agar masalah tindak kekerasan ormas ini tidak terulang kembali," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Ia menegaskan, rapat gabungan pekan depan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi pemerintah soal pengaturan ormas atau dorongan untuk membubarkan ormas tertentu.
"Rapat akan lebih menyoroti soal penegakan hukum dan dukungan politik kepada pemerintah, agar pemerintah dapat bersikap tegas kepada ormas yang bertindak di luar koridor hukum," ujar Pramono.
Dukungan politik DPR itu, lanjutnya, juga penting agar tidak ada kasus pembiaran terhadap ormas yang menyalahi ketentuan.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan, rapat gabungan akan menghasilkan rekomendasi untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait. "DPR akan mempertimbangkan perlu tidaknya membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut," ujar Pramono.
Dua bulan terakhir, sebuah ormas menjadi pusat pemberitaan karena aksinya menyerang masjid pengikut Ahmadiyah dan membubarkan upacara keagamaan jemaat sebuah gereja.
si ganteng
03/09/2010
|
|
