VIVAnews - Program konversi minyak tanah ke gas elpiji dinilai terlalu terburu-buru. Pada 2005, pemaparan teknis pelaksanaan program konversi ini tidak mendapat lampu hijau dari DPR.
"Lima tahun lalu saya berada di Komisi VII, secara teknis program konversi ini tidak pernah mendapat persetujuan dari komisi VII," kata anggota DPR dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi dalam diskusi yang digelar Radio Trijaya FM, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Juli 2010.
Menurut Tjatur, kebijakan konversi yang dilakukan pemerintah ini merupakan kebijakan yang terburu-buru. Alasannya, program ini mengharuskan peralihan penggunaan gas elpiji secara massal hanya dalam kurun waktu lima tahun.
"Kebijakan tentang konversi minyak ke gas elpiji ini kebijakan 'grasa-grusu' (terburu-buru). Sangat ambisius. Dan dalam tiga hingga lima tahun harus 100 persen harus beralih," kata anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI ini.
Padahal, kata dia, budaya masyarakat Indonesia tidak segampang itu beralih menggunakan gas elpiji. Maka itu, Tjatur mendesak pemerintah untuk melaksanakan program konversi ini secara bertahap.
"Dan diutamakan sosialisasinya kepada masyarakat," kata dia. Kalau saat itu Komisi VII keberatan, mengapa program ini terus bergulir?
Tjatur menjawab, pada 2008 lalu itu harga minyak cukup tinggi. Langkah pemerintah untuk menekan subsidi itu menjadi salah satu alasan mengapa akhirnya program konversi itu berjalan.
"Tapi kita memang meminta pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sosialisasi harus betul-betul dilaksanakan dengan baik," tegas politisi yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR ini. (adi)
|
|
