VIVAnews - Ekonom dari Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo mendesak agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Tjiptardjo meminta maaf menyusul kasus rekening tambun Gayus Tambunan.
"Kasus Gayus ini membuktikan reformasi birokrasi ala Kemenkeu bukan hanya gagal, tetapi sudah salah desain sejak awal," ujar Dradjad kepada VIVAnews melalui pesan pendek di Jakarta, Senin, 29 Maret 2010.
Karenanya, menurut dia, sebaiknya Menkeu dan Dirjen Pajak meminta maaf kepada rakyat Indonesia. "Menkeu dan petinggi Kemenkeu harus mengakui jika mereka kebobolan."
Alasannya, kata dia, reformasi birokrasi telah banyak mengambil jatah APBN yang berasal dari pajak rakyat. Tetapi mafia pajak dan lain-lain masih berkeliaran.
"Ironisnya, yang membongkar kasus ini adalah Komjen Susno Duadji, bukan menteri keuangan, Dirjen Pajak, Irjen Kementerian Keuangan atau pihak internal Kemenkeu," kata dia.
Gayus Tambunan, pria berusia 30 ini disebut Markus (makelar kasus) pajak. Duit di rekening Gayus, tambun benar untuk pegawai kecil seperti dia. Jumlahnya Rp 25 miiar. Kasus ini kian panas lantaran diduga melibatkan sejumlah jenderal polisi.
Dradjad mengatakan, kenaikan gaji (remunerasi) tidak pernah bisa menjadi solusi bagi pencegahan korupsi. Buktinya sudah banyak aparat yang memiliki gaji tinggi namun tetap melakukan korupsi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank BUMN, dan sekarang Ditjen Pajak.
"Semua gajinya tinggi. Bahkan relatif tidak terlalu kalah dari birokrat dan politisi negara maju, seperti Australia," katanya.
salh asuhan
29/03/2010
bambang poerwantono
29/03/2010
jemmy
29/03/2010
wildan
29/03/2010
org bijak
29/03/2010
agus
29/03/2010
itemanis
29/03/2010
endi
29/03/2010
syawaril.nuris
29/03/2010
|
|
