VIVAnews - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, M Romahurmuziy, menengarai Gayus Tambunan bukan pelaku sebenar dari penggerogotan uang pajak. Gayus hanyalah "penampung" dana karena posisinya hanya staf biasa.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu, kasus seperti Gayus ini karena sistem pengendalian Direktorat Jenderal Pajak yang buruk. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus didorong ikut melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal Direktorat Jenderal Pajak.
"Di antara pokok permasalahannya adalah Undang-undang Perpajakan yang melindungi rapat-rapat rahasia pajak," kata Romy secara tertulis ke VIVAnews. "Hanya aparat Ditjen Pajak dan Tuhan yang bisa mengetahui data wajib pajak."
Self assesment yang sudah diterapkan sejak 1984 ditambah ketentuan rahasia pajak, serta aparat yang sudah dikenal bobrok, kolaborasi Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Pajak semakin menyempurnakan kecurangan dan pembocoran pendapatan negara dari pajak di mana-mana. Mereka sangat kuat dan kompak dari atas sampai bawah.
Sementara, menurut Romy, self assesment baru diterapkan jika kontrol dan kultur masyarakat mendukung. Dari sisi sistem pengendalian internal, sangat terlihat tidak efektif karena kolusi mereka sangat kuat. "?Harus ada evaluasi menyeluruh dan peran Lembaga Negara di sektor keuangan agar dapat secara sinergis memperbaiki kondisi tersebut," ujar Romy.
Dulu Presiden Soeharto pernah melakukan hal ini khusus untuk pajak. BPK adalah lembaga yang perlu melakukan upaya ekstra tidak sekadar review internal kontrol melaikan juga audit investigatif dengan pintu masuk lewat Audit Kinerja. Tahun ini capaian dan kinerja Penerimaan Pajak kita tidak mencapai target yang sangat mungkin karena adanya kecurangan dan kebocoran sebagaimana terungkapnya fakta kasus Gayus Tambunan.
"Strategi BPK mungkin perlu disesuaikan dan sinergis dengan kondisi faktual yang antisipatif dan tidak kaku dengan memperhatikan kasus perpajakan yang ada sekarang ini," ujar Romy.
Pada dasarnya Korupsi di Indonesia ini kalau diibaratkan tanaman dari mulai pucuk daun ranting sampai akarnya sudah digerogoti budaya nyolong... saya melihat reformasi di departemen keuangan dibawah Ibu Sri Mulyani sekarang sudah on the track sebagaimana
Pada dasarnya Korupsi di Indonesia ini kalau diibaratkan tanaman dari mulai pucuk daun ranting sampai akarnya sudah digerogoti budaya nyolong... saya melihat reformasi di departemen keuangan dibawah Ibu Sri Mulyani sekarang sudah on the track sebagaimana
Sdr Alghy yang terhormat, sampeyan itu rakyat awam apa pegawai di ditjen pajak??? Kalo rakyat biasa kok komentarnya bela DJP. Sudah jadi rahasia umum, kalau nilai pajak yang harus dibayar bisa dinego. Nah, kalo si Gayus ini hanya nangani wajib pajak kecil
Sebenarnya semua wajib pajak terutama yang pernah mengalami pemeriksaan paham bagaimana permainan orang pajak. Laporan yang benar juga selalu dicari "lubang" kesalahan. Ujung-ujungnya duit selalu diminta, baik untuk setoran resmi ke negara juga setor ke p
penerimaan pajak dari dulu kerannya di bocorkan, tidak heran gayus pas terkena musibahnya krn pak kusno yg buka, kita bisa lihat bagaimana pemeriksa yg muda2 sdh tau permainannya sehingga banyak tenaga pemeriksa dan fungsionalnya pajak berkeliaran tampa d
Mas Roma,analisa sampeyan itu kurang tepat...............kasus gayus yang mencuat itu murni sbg. kenakalan gayus aja, krn. dengan reformasi di DJP. loop hole sudah ditutup rapat, akhirnya si gayus menjadi markus di pengadilan pajak, sehingga "penyelewenga