VIVAnews -- Nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk salah satu nama yang diperhitungkan sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar NU menggantikan KH Hasyim Muzadi, jelang Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Makasar.
"Yah, untuk dewan tanfidz salah satunya Pak Jusuf Kalla yang patut diperhitungkan. Beliau ini salah satu tokoh NU yang turun temurun membangun NU di Sulawesi Selatan," kata Ketua Dewan Tanfidz NU Sulteng, Abdullah Latopada, di sela-sela persiapan pemberangkatan rombongan NU Sulteng ke Makassar.
Seperti yang dilansir tvone, menurut rencana, PW NU Sulteng dan 10 PC NU kabupaten se Sulteng akan bertolak ke Makassar, hari ini, Minggu 21 Maret 2010 guna mengikuti Muktamar ke-32 NU.
Menurut Latopada, meskipun nama JK belum masuk dalam daftar kandidat yang terpublikasi, tetapi bisa saja JK mencuat jika dorongan wilayah dan cabang menguat di Muktamar nanti.
Menurut Latopada, JK tidak bisa dipisahkan dengan NU karena turun temurun saudagar kelahiran Wattampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 itu, ikut membesarkan NU di Sulsel. Bahkan JK pernah menjadi pengurus NU di Sulsel.
Selain JK, sederetan nama tokoh-tokoh NU sudah menyatakan siap menjadi kandidat ketua umum PBNU, antara lain Slamet Effendi Yusuf, Masdar Farid Mas`udi, Salahuddin Wahid dan Ahmad Bagja.
Sementara kandidat rais syuria, antara lain Hasyim Muzadi, Sahal Mahfud dan Mustafa Bisri. "Soal siapa nanti yang akan dipilih oleh Sulteng, nanti kita lihat dulu perkembangannya," kata Latopada.
PBNU telah menggelar kegiatan Pramuktamar dan dialog kebangsaan dilaksanakan di Palu, 12-14 Pebruari lalu. Sejumlah kandidat Ketua Umum PBNU ikut hadir dan memberikan pokok-pokok pikirannya dalam membangun masa depan NU termasuk persinggungan NU dengan dunia politik praktis.
Cucu pendiri NU, Solahuddin Wahid atau Gus Sholah, misalnya, menekankan pentingnya pemisahan NU dengan politik praktis. Dia mencontohkan, jika ada tokoh dalam struktur NU menjadi calon dalam Pilpres atau Pilkada harus mundur dari posisi jabatan struktur NU.
"Kalau ada yang jadi calon bupati, gubernur atau presiden harus mundur. Itu saya lakukan saat saya menjadi cawapres mendampingi Wiranto. Kenapa? Karena itu rawan konflik," kata Gus Sholah.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu mengatakan, struktur NU tidak boleh mendukung calon manapun di dalam pilpres ataupun pilkada. "Kalau ada struktur NU yang melanggar ketentuan itu, perlu diatur sanksinya," katanya.
Gus Sholah mengatakan, untuk meredam dan mengurangi gesekan diantara tokoh NU diberbagai tempat, perlu penegasan posisi NU dalam politik kepartaian. Dia mengatakan, perlu rumusan khittah Nu di bidang politik yang tidak multi tafsir. "NU harus berdiri di atas semua parpol," katanya.
