VIVAnews -- Fraksi Partai Golkar (FPG) di komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk yang akan dilakukan pada Bulan April 2010. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo dalam siaran pers yang dikirim ke media massa.
Disadari oleh FPG DPR RI bahwa Pemangkasan subsidi pupuk tahun 2010 dari Rp 18,4 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp 11,3 triliun akan mempengaruhi volume pupuk di tingkat petani yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi padi nasional dalam rangka mempertahankan program swasembada beras.
Tetapi di sisi lain FPG DPR RI memandang bahwa kenaikan HET Pupuk akan menyebabkan beban petani semakin berat karena biaya produksi jauh lebih tinggi daripada hasil panen yang bisa dinikmati, disamping adanya perubahan siklus iklim yang tidak menentu.
”Dalam perhitungan kami, jika Kenaikkan HET pupuk naik hingga 50% akan berdampak pada kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) Gabah hingga 15% sehingga daya beli petani makin berkurang. Pada akhirnya akan berpengaruh kepada produksi beras nasional, apalagi akibat dampak badai El-Nino diperkirakan target produksi beras pada tahun ini diperkirakan turun 3%-3,5% menjadi 62,5 juta ton gabah kering (GKG)” kata Firman Subagyo.
Di sisi lain, kenaikan HET Pupuk juga tidak menjamin harga yang diterima di tingkat petani tidak sama dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diduga disebabkan oleh kurang efektifnya sistem distribusi khususnya monitoring yang dilakukan oleh pemerintah. ”Untuk itu kami meminta pemerintah untuk bersungguh – sungguh memperbaiki sistem distribusi daripada menaikkan HET Pupuk” kata Politisi Partai Golkar asal Pati Jawa tengah ini.
Untuk menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani, maka FPG Komisi IV DPR RI juga meminta pemerintah untuk segera mengoptimalkan penggunaan pupuk organik sebagai antisipasi dari pengurangan subsidi pupuk yang telah ditetapkan. Penggunaan pupuk organik ini perlu dilakukan mulai dengan sosialisasi sampai dengan mendorong peningkatan produksi pupuk organik oleh Pengusaha UKM.
”sehingga program Pupuk Organik ini memiliki multiflier effect terhadap pemberdayaan UKM di Indonesia” kata Firman Subagyo yang juga merupakan salah satu Ketua DPP Golkar ini. Selain penggunaan Pupuk Organik, FPG DPR RI juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan penggunaan pupuk berimbang selain pupuk organik sebagai pengganti pupuk anorganik
Selain itu, FPG DPR RI juga meminta pemerintah melakukan perubahan pola bertanam petani dengan metode SRI (System Rice of Intensification) yang dinilai mampu menghemat bibit hingga 80% serta hemat penggunaan pupuk kimia karena akan ditunjang penggunaan pupuk organik.
“Pola SRI ini kami nilai sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi pengurangan subsidi pada pupuk. Untuk itu strategi sosialisasi intensif dan pemetaan wilayah pertanian sangat diperlukan untuk mendukung perubahan pola bertanam ini” tambahnya. Untuk Itu dia berharap pemerintah dapat menjadikan hal tersebut menjadi prioritas program di tahun depan.
Dalam kesempatan yang sama, FPG DPR RI mendukung upaya Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan anggaran subsidi pupuk pada tahun 2010 sebesar Rp 6 Trilyun yang akan dimasukkan pada APBN-P 2010. Hal ini merupakan cermin dari keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan petani sebagai tulang punggung program ketahanan pangan nasional.
FPG DPR RI berharap dengan penambahan anggaran subsidi pupuk ini akan mampu menjaga program swasembada beras nasional tanpa harus menaikkan HET Pupuk yang disadari akan makin memberatkan beban hidup petani.
anak petani
