VIVAnews - Dugaan makelar kasus (markus) di tubuh Polri seperti yang diungkapkan Mantan Kabariskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji langsung mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk PP Muhammadiyah. Organisasi umat Islam yang lahir di Yogyakarta itu meminta agar makelar kasus pajak yang melibatkan jenderal diusut tuntas.
"Pernyataan dari mantan Kabareskrim itu jika benar patut untuk kita dukung. Ini juga menunjukkan kebobrokan di negeri ini semakin terungkap,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Yogyakarta, Jumat, 19 Maret 2010
PP Muhammadiyah merasa sangat prihatin atas kebobrokan yang terjadi para aparatur penyenggara Negara. Meski demikian pernyataan dari Susno Duadji ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu. “Jangan sampai ada yang menghambat penegakan hukumnya,” kata dia.
Lebih lanjut Din juga menyatakan kebobrokan yang ada tidak perlu ditutup-tutupi. Kritikan dari Muhammadiyah jangan dianggap sebagai sikap sentimen terhadap pemerintah.
"Muhammadiyah turut serta memiliki tanggung jawab dengan apa yang terjadi di negara ini,” tandasnya.
Susno Duad sebelumnya mempertanyakan dana Rp 25 miliar yang diduga 'dimainkan' para makelar kasus di Mabes Polri. Susno pun dimintai keterangan oleh satgas pemberantasan mafia hukum. Namun nyanyian Susno ini ditepis Mabes Polri dengan menggelar jumpa pers siang tadi.
Laporan: KDW | Yogyakarta
kang marjin
23/03/2010
