VIVAnews - Sekitar seribu orang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat berdemonstrasi di depan gedung Sate, Bandung. Mereka menolak keedatangan Presiden Amerika Barrack Obama.
Dalam aksinya, Kamis 18 Maret 2010, mereka menilai kedatangan Obama hanya untuk mengamankan perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Jika Pemerintah Indonesia konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah harus berani menolak Obama.
Humas HTI Jabar Luthfi Afandi menilai pemerintah Indonesia seharusnya bersikap tegas dengan menolak Obama. Hal ini sesuai dngan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"HTI menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar konsisten dengan UUD 1945, kalau Obama datang ini bertentangan dengan sikap dasar politik luar negeri Indonesia. Obama wajib untuk ditolak," ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan Presiden Obama sama dengan kebijakan Presiden Amerika terdahulu khususnya Presiden George Bush.
Indikasi argumentasi HTI adalah Presiden Obama tidak menepati janjinya saat kampanye pemilihan presiden dahulu yang ingin menutup penjara Guantanamo. "Obama malah menambah 30 ribu pasukan ke Afghanistan," ujarnya.
Menurutnya kedatangan Obama hanya mengokohkan penjajahan ekonomi di Indonesia. Obama akan mengamankan perusahaan-perusahaan Amerika yang tersebar di Indonesia. "Privatisasi yang berjalan di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh asing. Barat semakin erat mencengkeram perekonomian Indonesia," ujarnya.
Ia juga menyesalkan kedatangan Obama disambut oleh penembakan orang yang baru diduga teroris. "Saya mencurigai pemberantasan orang yang diduga teroris akhir-akhir ini dalam rangka menyambut kedatangan Obama," ujarnya.
HTI Jabar juga menyesalkan banyaknya tokoh Islam di Indonesia yang menyambut Obama, menurut Luthfi mereka iu hanya melihat sosok Obama sebagai sosok individu. Mereka hanya melihat citra Obama yang dekat dengan dunia Islam.
"Obama tidak seperti yang dicitrakan. Jangan melihat Obama dengan melankolis, seperti Obama pernah tinggal di Indonesia," ujarnya.
Laporan: Iwan Kurniawan | Bandung
• VIVAnews