VIVAnews - Upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat mereboisasi hutan di wilayahnya telah membuahkan hasil. Ruang hijau semakin luas, namun upaya ini tidak menjadikan Jabar bebas bencana alam.
Sejumlah wilayah di Jawa Barat masih rawan longsor. Baru-baru ini longsor terjadi di Ciwidey, Bandung dan Cianjur. Puluhan orang meninggal dunia akibat bencana ini.
"Hutan yang bagus tidak menjamin tidak akan terjadi bencana alam. Karena bencana alam dapat dari berbagai faktor, salah satunya faktor hutan," ujar Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Anang Sudarna di Bandung, Senin 15 Maret 2010.
Saat ini luas hutan di Jawa Barat baru tercatat 22 persen dari luas total daratan Jawa Barat. Luas tersebut masih jauh di bawah ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang diwajibkan minimal 30 persen. Dari 22 persen tersebut, masih ada sekitar 34 ribu hektar lahan yang harus direboisasi.
Anang mengatakan kondisi hutan di Jawa Barat sekarang mengalami kemajuan yang cukup baik. Keberhasilan reboisasi di hutan Jawa Barat mencapai di atas 90 persen, sehingga hutan rusak di Jawa Barat turun dari 180 ribu hektar pada 2004 lalu menjadi 34 ribu hektar.
"Kami berlakukan aturan yang ketat. Jika kami temukan reboisasi di lapangan tidak berhasil maka petugas yang terkait akan kami berikan sanksi," ujarnya seusai berdialog dengan perwakilan Aliansi Putra Sunda.
Pada tahun 2010 ini Dinas Kehutanan Jawa Barat akan mereboisasi sekitar 16 ribu hektar lahan hutan yang rusak. Anang menargetkan pada 2011 ini seluruh 22 persen luas hutan di Jawa Barat dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk memenuhi peraturan minimal 30 persen Anang mengaku sangat sulit. "Sulit untuk memenuhi peraturan 30 persen luas wilayah luas hutan karena lahannya tidak ada," ujarnya.
Sementara itu puluhan orang dari Aliansi Putra Sunda berdemonstrasi menuntut Dinas Kehutanan Jawa Barat agar bertanggung jawab atas berbagai bencana alam yang terjadi di Jawa Barat. Mereka berharap agar Dinas Kehutanan Jawa Barat untuk lebih ketat dalam mengawasi hutan yang ada.
Perwakilan dari Aliansi Putra Sunda yang berdemo di depan Kantor Dinas Kehutanan Jawa Barat diterima langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat. Dalam Dialog tersebut Dinas Jawa Barat mengakui masih lemah dalam mengawasi hutan yang ada.
Koordinator Aliansi Putra Sunda, Jajang Zakaria mengatakan seharusnya pihak dinas kehutanan dapat bekerjasama dengan LSM dan masyarakat sekitar untuk mengawasi hutan yang ada di Jawa Barat. "Kami mempunyai banyak warga binaan untuk mengawasi hutan," ujar Jajang.
Jajang menyesalkan adanya lempar tanggung jawab dalam perizinan pengelolaan tanggung jawab. Menurutnya pihak Dinas Kehutanan Jawa Barat-lah yang bertanggung jawab atas izin pengelolaan hutan.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan untuk pembangunan dan galian C merupakan wewenang dari bupati ataupun walikota setempat. Sedangkan untuk pengelolaan lahan hutan pihak Dinas kehutanan Jabar memberikan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan. Jika izin diberikan maka pihak dinas Kehutanan Jabar akan mengawasi dengan ketat.
"Kami akan menghargai setiap laporan masyarakat. Jika ada penebangan kayu liar di hutan lindung seperti di Garut langsung laporkan. Namun untuk pembangunan kami akan teruskan kepada Gubernur Jawa Barat," ujarnya.
Laporan: Iwan Kurniawan | Bandung
• VIVAnews
