VIVAnews - Rencana kunjungan Presiden AS, Barack Obama, ke Indonesia pada tanggal 21 Maret menuai pro-kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia dan sejumlah ulama, misalnya, menolak keras kedatangan Obama, bahkan mengajak para khotib dan jemaah untuk melakukan aksi turun ke jalan usai sholat Jumat, 19 Maret ini, guna menyuarakan penolakan mereka.
Anggota Komisi I DPR yang mengawasi sektor luar negeri, Tantowi Yahya, menyatakan, aksi penolakan semacam itu merupakan hak tiap individu. Meskipun demikian, Tantowi mengingatkan bahwa sebagai bangsa, tidak selayaknya Indonesia melarang warga negara lain untuk berkunjung. Ia mengimbau agar masyarakat melihat kunjungan Obama ini secara jernih.
“Jangan melarang Obama berkunjung. Dalam agama saja, tidak boleh melarang orang untuk berjunjung,” ujar Tantowi kepada VIVAnews. Tantowi berpendapat, silaturahmi harus tetap dibina, karena dapat menjadi modal dan investasi untuk meningkatkan hubungan antarnegara agar menjadi lebih kondusif.
Tantowi khawatir, bila masyarakat lebih mengedepankan unsur skeptis dalam menyikapi segala sesuatu, maka kesempatan yang ada di depan mata tidak dapat diraih oleh seluruh elemen bangsa. “Jadi, tolong jangan kedepankan prejudice terhadap agenda kunjungan Obama ini,” imbau Tantowi yang merupakan anggota Fraksi Golkar.
Ia menambahkan, sepanjang pengetahuannya sebagai anggota Komisi I, kunjungan Obama kali ini, seperti yang ditekankan gedung Putih, adalah untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan AS di bidang sosial, politik, dan budaya. “Kami malah belum pernah mendengar agenda permintaan bantuan Obama ke Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Afghanistan, seperti yang sempat dikemukakan Hizbut Tahrir,” kata Tantowi.
Tantowi berkeyakinan, kunjungan Obama pasti ada manfaatnya bagi Indonesia. “Untuk pertama kalinya, AS punya kepala negara yang memiliki hubungan emosional dengan Indonesia. Setelah Obama, mungkin tidak ada lagi. Jadi, kenapa tidak memanfaatkan momen ini?” ujar Tantowi.
shiro
15/03/2010
freedom
15/03/2010
|
|
