VIVAnews -- Lambannya penanganan bencana di Sumatera Barat mendapat tanggapan serius mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Padang untuk menyerahkan bantuan bagi korban gempa, Jumat 12 Maret 2010.
Menurutnya, lambannya penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar terjadi karena menyesuaikan dengan program anggaran. "Pemerintah bekerja sesuai tahun anggaran. Karena harus lewat Jakarta makanya agak lamban," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla di Padang, Jumat, 13 Maret 2010.
Menurut Kalla, pemerintah sudah memberikan bantuan bagi korban gempa sebagian. Bahkan dalam anggaran perubahan tahun ini, pemerintah juga akan menambahkan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar pasca gempa.
"Mudah-mudahan dalam tahun ini anggaran tambahan dicairkan," kata Jusuf Kalla. Menurutnya, keterlambatan sejumlah bantuan yang masuk ke daerah bencana juga disebabkan karena persyaratan administrasi seperti surat menyurat dan tertahan di pelabuhan.
Sejauh ini, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar pasca gempa 7,9 Skala Richter pada 30 September 2009 lalu, telah menyelesaikan tahapan teknis.
Menurut Koordinator Tim Pendukung Teknis (TPT) BNPB Rehab Rekon Sumbar Sugimin Pranoto, penggunaan dana anggaran rehap rekon mesti dilakukan sesuai target. Hal itu untuk menghindari lambannya pencairan dana rehab rekon tahap dua sebesar Rp2,5 triliun.
Laporan: Eri Naldi | Padang
|
|
