VIVAnews - Fraksi-Fraksi di Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century telah menyampaikan temuan mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa ada pelanggaran dalam proses penanganan yang berujung pada bail-out Bank Century.
Hanya Demokrat dan PKB yang menganggap kebijakan BI dan pemerintah sudah benar untuk menyelamatkan perekonomian. PKS malah menganggap porsi kesalahan mantan Gubernur BI Boediono lebih besar ketimbang Menkeu Sri Mulyani.
"Boediono 80 persen dan Sri Mulyani 20 persen," kata politisi PKS Mahfudz Siddiq yang juga wakil ketua Pansus Century.
Kebijakan bail-out Century yang dilakukan saat ekonomi dunia sedang krisis dan merembet ke Indonesia itu menimbulkan kontroversi. Padahal, bagi kubu Boediono-Sri Mulyani, kebijakan itu sudah benar sehingga ekonomi Indonesia terselamatkan dari jurang krisis ekonomi.
"Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia," begitu kata Sri Mulyani dan kubu pendukungnya.
Century, meskipun diakui sebagai bank rusak, juga masih hidup dan berganti nama menjadi Bank Mutiara. Artinya, belum terbukti ada kerugian negara di bank ini. Untung atau kerugian baru terlihat setelah Century dijual nantinya. Toh, soal suntikan modal Century dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagai uang negara juga masih menjadi perdebatan.
Namun, bagi kubu anti Boediono-Sri Mulyani, kelompok anti-neoliberal, menilai kebijakan itu salah. Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dianggap menyelamatkan bank rusak, serta ada indikasi pelanggaran ketentuan dalam proses penanganan hingga terjadinya bail-out Century. Krisis, seperti disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla, tidak separah yang dibayangkan.
Kendati belum menemukan bukti soal aliran duit Century ke partai, namun kubu yang berseberangan ini tetap menganggap bahwa fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan suntikan modal ada indikasi pelanggaran karena mengubah ketentuan yang ada. Itulah yang mengemuka dari kesimpulan awal tujuh fraksi Pansus Century.
Meskipun BI beralasan saat itu lagi krisis sehingga perlu perubahan aturan, tidak penting bagi mereka. "Ada indikasi korupsi yang dilakukan BI dan LPS. Unsurnya, ada kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum," kata Asman Abnur dari Fraksi PAN.
Jika menyimak perjalanan Boediono yang baru menjabat Gubernur BI pada akhir Mei 2008, lantas krisis mulai merebak kencang pada lima bulan kemudian. Pada Oktober 2008, Century terguncang dan membutuhkan bantuan FPJP dari BI. Boediono juga baru mengetahui permasalahan Century pada saat itu.
Bahkan, dalam beberapa rapat soal pembahasan FPJP terlihat jika Boediono terkaget-kaget dengan peristiwa kebobrokan yang menimpa Century. Misalnya saat rapat Dewan Gubernur BI pada 5 November mulai pukul 12.05 WIB, Boediono tampak kecewa BI sering terlambat mengambil tindakan.
Akibatnya tindakan yang diambil mendadak. Dalam situasi panik, sebagai pemimpin puncak bank sentral, Boediono yang trauma dengan krisis 1998 dihadapkan pada dilema. Memilih bertindak hati-hati dengan bail-out Century untuk menyelamatkan ekonomi nasional atau menutup Century dengan dampak yang belum bisa diperkirakan, bahkan kerugian bisa mencapai Rp 30 triliun.
"Pak Boediono sangat jelas, penyertaan modal Century dan FPJP benar dan wajib dilakukan dalam keadaan krisis," kata Yopie Hidayat, juru bicara Wakil Presiden, Selasa, 9 Februari 2010.
Menkeu Sri Mulyani menganggap apa yang dihadapi bank sentral saat itu ibarat buah simalakama. "Itu paling dialami oleh BI sebagai institusi pengatur kebijakan moneter," katanya. "BI penuh dilema dalam menghadapi krisis di Indonesia."
Namun, mengacu kesimpulan awal Pansus Century, guru besar FE UGM itu lebih cenderung dianggap salah. Buntutnya, bisa saja meminta Boediono bertanggung jawab yang berujung pada desakan mundur. Namun, Wapres Boediono tampaknya tak khawatir atas upaya pemakzulan.
"Bagi beliau (Boediono) jabatan hilang tidak masalah. Beliau semata-mata ingin mengabdi terhadap bangsa," kata Ketua Bidang Organisasi HIPMI Kamrussamad seusai bertemu Boediono pada 29 Januari 2010.
heri.susanto@vivanews.com
• VIVAnews