VIVAnews - Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang berusia pendek menyisakan banyak cerita. Salah satunya adalah kisah delapan perwira menengah berpangkat komisaris besar yang melawan jenderal-jenderal sampai harus merasakan dinginnya ruang tahanan.
Kisah ini dibukukan oleh Edy Budiyarso, seorang jurnalis yang pada kurun 1999-2004 melakukan liputan di markas besar kepolisian. Selaku wartawan majalah Tempo, Edy banyak mengumpulkan bahan investigasi, termasuk mengenai kisah 8 Kombes ini.
"Sebuah peristiwa di balik pertarungan antara seorang presiden dengan sejumlah elite politik yang menyeret petinggi-petinggi kepolisian dan sejumlah perwira," kata Edy di Prakata buku berjudul "Melawan Skenario Makar: Tragedi 8 Perwira Menengah Polri di Balik Kejatuhan Presiden Gus Dur 2001" yang diluncurkan akhir tahun 2009.
Para perwira itu adalah Bambang Widodo Umar, Alfons Loemau, Parlindungan Sinaga, Herman Koto, Nurdin Umar, Salikin Moenits, Sahat Halomoan Badjarnahor, dan Badaruzzaman Hidir. Pada 2001 itu, mereka semua berpangkat komisaris besar atau setara kolonel di Angkatan Darat, pangkat terakhir sebelum menjadi jenderal.
Kisah ini berawal dari kemelut politik yang berimbas ke kepolisian di masa pemerintahan Gus Dur. "Pertama kali dalam sejarah kepolisian, pergantian pucuk pimpinan sebegitu dramatis," ujar Edy. Dalam kurun waktu pemerintahan Gus Dur, terjadi tiga kali pergantian Kepala Polri.
Pergantian pertama, dari Jenderal Roesmanhadi ke Jenderal Rusdihardjo berlangsung mulus. Rusdihardjo digantikan Jenderal Surojo Bimantoro awalnya sempat ada riak di parlemen, namun akhirnya berhasil ditenangkan. Gus Dur "kena batunya" ketika akan mengganti Bimantoro dengan Inspektur Jenderal Chaeruddin Ismail.
"Muncul penolakan sejumlah jenderal polisi," ujar Edy yang sekarang menjadi produser program investigasi di RCTI itu. "Aksi ini kemudian dibalas perwira di bawahnya, para perwira menengah yang kebanyakan berpangkat komisaris besar, yang menentang sikap para jenderal," ujar Edy.
Kontroversi penjungkalan Bimantoro ini bukan masalah yang berhulu di Gus Dur semata. Adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII Tahun 2000 yang membuat pemilihan Kapolri menjadi begitu rumit secara hukum dan politik. Di tengah aturan baru yang belum mantap, muncul penafsiran yang bertentangan dari kedua kubu.
"Akhirnya, seperti pepatah lama "gajah bertarung, pelanduk mati di tengah"," ujar Edy dalam Prakata buku yang diterbitkan Pensil-234 itu.
Bagaimana isi buku 8 Kombes "pelanduk" ini? Simak laporan VIVAnews berikutnya.
bejo agung
22/01/2010
edi ferdiansyah
22/01/2010
kareem
18/01/2010
faisalsyah
18/01/2010
eduardus
18/01/2010
|
|
