VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar masyarakat mewaspadai calo-calo tanah. Masyarakat diminta agar tak terperdaya.
"Calo tanah seolah-olah menolong rakyat. Tidak! Dia menolong diri sendiri," kata dia dalam peresmian Program Strategis Pertanahan Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat di Pantai Marunda, Cilincing Ujung Banjir Kanal Timur Jakarta Utara, Jumat 15 Januari 2010.
Presiden menilai keberadaan calo tanah merugikan semua pihak, kecuali dirinya sendiri. Jika ada proyek pemerintah, calo bergentayangan.
Hal itu membuat rakyat rugi, negara juga rugi karena pembangunan infrastruktur macet, sementara calo tanah menumpuk rejeki, "Jangan mudah terperdaya dengan calo," katanya.
Selain mewaspadai calo tanah, SBY juga menekankan soal penyelesaian tanah terlantar. Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal tersebut akan diterbitkan dalam rangka program 100 hari. Peraturan tersebut untuk menghilangkan keraguan tanah terlantar agar bisa digunakan rakyat dan pemerintah untuk pembangunan ekonomi.
SBY juga meminta kerjasama masyarakat membantu jika ada proyek infrastruktur seperti jalan, bandara, dan rumah sakit. Proyek-proyek itu, kata dia, jangan sampai terhambat dengan adanya satu-dua keluarga yang tak mau kerjasama dengan mematok harga sangat tinggi. "Saya minta kerjasamanya yang baik, dengan catatan penggantian harus baik, rakyat jangan dirugikan," ujarnya.
Kepada BPN, Presiden bepesan lima hal, yakni pertama, melanjutkan reformasi agraria, tanah terlantar dapat ditertibkan, melanjutkan penyelesaian konflik dan sengketa tanah. Keempat mempercepat legalisasi aset tanah. Dan lima, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Adanya program Larasita merupakan program menjemput bola, "datangi rakyat, jangan minta didatangi rakyat, percepat pelayanan," katanya.
Menurutnya pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mudah, akurat, namun ongkos murah. Presiden pun meminta agar BPN terbebas dari pelayanan buruk, dan menghilangkan penyimpangan di tubuh BPN.
|
|
