VIVAnews - Pemerintah akan memberlakukan ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus ujian nasional. Selain ujian ulang, pemerintah juga masih memberlalukan paket C.
"Keputusanya tetap melaksanakan ujan nasional sebaik-baiknya, termasuk memperbaiki kualitasnya, dan mulai tahun 2010 ada ujian susulan," kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 7 Januari 2010.
Disamping ujian ulang, bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian nasional pada awal pelaksanaan, siswa juga dapat mengikuti ujian susulan. "Contohnya bagi siswa yang sakit," jelas dia.
Keputusan pemberlakukan ujian ulang itu ditetapkan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin rapat terbatas dengan menteri pendidikan di Kantor Presiden. Hadir dalam rapat itu Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Menurut dia, tetap diberlakukannya ujian nasional setelah dilihat sejarah perjalanan standarisasi kelulusan. Mulai era sebelum kemerdekaan sampai tahun 1971, pemerintah sebenarnya sudah memberlakukan ujian negara.
Namun, pada tahun 1972 sampai 1992 dalam standar kelulusan pemerintah mengembalikan ke pihak sekolah. "Hasilnya 100 persen lulus karena timbul juga persoalan sosial," ujarnya.
Sedangkan mulai tahun 1992 sampai tahun 2002, pemerintah mengganti metodenya kembali yakni mengkombinasikan antara ujian sekolah dengan ujian negara atau yang lebih dikenal dengan Ebtanas.
Setalah diberlakukan Ebtanas, pemerintah justru pada tahun 2002 sampai sekarang memberlakukan ujian akhir nasional atau yang dikenal sekarang dengan ujian nasional atau UN. "Jadi dari dulu pemerintah sudah mencoba berbagai metode," jelasnya.
ismoko.widjaya@vivanews.com
• VIVAnews
hendri saputra
11/01/2010
Ngadini
11/01/2010
suhand
11/01/2010
Wijaya
11/01/2010
Drs.Yulius, M.Pd
10/01/2010
Drs.Yulius, M.Pd
10/01/2010
Sudarmono
10/01/2010
hendry
10/01/2010
