VIVAnews - Kalangan Perguruan Tinggi sebaiknya tidak masuk dalam birokrasi pemerintahan. Karena masuknya kalangan kampus dalam birokrasi justru akan menghilangkan daya kritisnya.
Demikian disampaikan oleh Pengamat Hukum Tata Negara, Saldi Isra dalam bedah buku 'Kekuasaan dan Perilaku Korupsi' di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin 14 Desember 2009. "Kalangan perguruan tinggi jangan masuk birokrasi," kata Saldi.
Dia mencontohkan pada masa reformasi. Saat Golkar ambruk, kata dia, perguruan tinggi mengalami kegamangan. Kalangan kampus sudah tidak bisa menoleh kemanapun. "Karena perguruan tinggi masuk dalam kapal Golkar," kata dia.
Sependapat dengan Saldi, Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas mengatakan akan sangat sulit bagi orang-orang kampus untuk menghindari kepentingan politik jika masuk dalam birokrasi.
Hal itu, lanjut dia, karena orang-orang dari kampus ketika masuk birokrasi akan merasa berhutang budi. "Yang beberapa waktu yang lalu bersuara keras dari kampus, beberapa waktu kemudian menjadi pelacur intelektual dengan masuk birokrasi," kata dia.
