VIVAnews - Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai Rumah Sakit Omni International, Tangerang, mulai menyadari kearogansiannya terkait kasus Prita Mulyasari. Kasus Prita ini membuktikan kemenangan di jalur hukum formal belum tentu menang di hati rakyat.
"Mari petik pelajaran dari arogansi RS Omni International," ujar pengajar di Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu. "Dia pikir, dengan menggunakan uangnya yang banyak itu untuk membayar pengacara & memberi service khusus buat aparat Kejaksaan Tangerang, dia akan menang di hukum formal, lalu citranya akan pulih dan pelanggan tidak berkurang," kata Andrinof di status Facebooknya, Kamis 10 Desember 2009.
Tetapi, terbukti yang terjadi sebaliknya. RS Omni dimenangkan Pengadilan Tinggi Banten dalam kasus perdata melawan Prita, namun justru RS Omni menerima sanksi sosial dari masyarakat. Dua hari lalu bahkan para anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan secara bulat memboikot rumah sakit itu.
"Hukum lain kini sedang bekerja, RS Omni harus bersiap dengan sanksi sosial yang tak terbendung dan akhirnya akan membuat citranya terperosok dan membuat orang tidak suka pergi berobat ke RS OMNI," ujar Andrinof.
Pad akhirnya, RS Omni bahkan harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi untuk mengubah nama dan logo. "Memasang iklan di berbagai media, bahwa mereka sudah berubah, atau mereka RS yang berperikemanusiaan, dengan pura-pura sudah ganti manajemen. Itulah harga dari sebuah arogansi dari sebuah lembaga, pemilik dan pimpinan yang merasa dengan uang dia bisa menang," ujar Andrinof.
Kemarin, RS Omni sudah menawarkan draf perdamaian dengan Prita Mulyasari yang digugat karena pencemaran nama baik secara pidana dan perdata itu. Namun Prita mempertanyakan tawaran itu ketika dia sudah menjalani proses pengadilan pidana dan bahkan sempat ditahan beberapa hari dalam tahanan.
Baju
10/12/2009
arianom
10/12/2009
tejosumarwan
10/12/2009
kendatipun jua
10/12/2009
Senopati
10/12/2009
Senopati
10/12/2009
Gama Prasetyo
10/12/2009
faisal
10/12/2009
srikandi
10/12/2009
|
|
