VIVAnews - Pemerintah Indonesia menyatakan agar tidak melihat film Balibo Five dari satu sisi saja. Hasil investigasi Pemerintah Australia berkaitan meninggalnya lima wartawan Australia menyebutkan, kelimanya tewas terjebak dalam peperangan Balibo 1975.
"Invetigasi Pemerintah Australia menyatakan menyatakan demikian," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI Teuku Faizasyah di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2009.
Faizasyah menyatakan, dalam peperangan di bekas bagian negara Indonesia yang kini bernama Timur Leste, korban bukan saja jurnalis Australia tetapi juga TNI dan warga setempat. "Itu tragedi kemanusiaan. Jurnalis yang meliput peperangan memiliki kode etik dan ada risiko yang harus diterima," katanya.
Faizasyah lalu mencontohkan seorang jurnalis Indonesia yang bekerja pada kantor berita Associated Press juga menjadi korban dalam peperangan di Afganistan.
Film Balibo Five, Faizasyah menilai, dibuat hanya dari satu sudut pandang dan pemikiran penulis novel dengan sumber investigasi yang belum diketahui.
Lembaga Sensor film (LSF) yang melarang pemutaran film ini, kata Faizasyah, karena lembaga ini memiliki otoritas menilai kelayakan sebuah film. "Pemerintah tidak mencampuri apa yang menjadi kewenangan LSF. Mereka (LSF) profesional di bidangnya," katanya.
Dia menambahkan, pemerintah tidak akan dipengaruhi masa lalu tetapi pengalaman itu menjadi pembelajaran.
Menurutnya, LSF punya kriteria dalam melihat suatu film dan mempertimbangkan kepentingan nasional. Karena ada unsur dari sisi sejarah yang masih harus diluruskan dan dari pada memperpanjang polemik LSF mengambil keputusan tersebut.
"Indonesia sangat terbuka terhadap impor film, tapi harus ada prosedurnya masing-masing," kata Faizasyah.
Beberapa film yang mengidentifikasi Indonesia dengan pandangan negatif harus disikapi dengan penerangan mengenai Indonesia.
hadi.suprapto@vivanews.com
vika
