VIVAnews - Organisasi Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mengungkap data mengejutkan dalam konferensi pers pada Senin 30 November 2009.
Dalam keterangannya, Bendera menyebut ada uang sebesar Rp 1,8 triliun yang mengalir ke sejumlah petinggi. Sontak, apa yang diungkap Bendera menimbulkan reaksi keras.
Pagi ini pukul 10.30 WIB, Trio Mallarangeng melaporkan Bendera ke Polda Metro Jaya.
Partai Demokrat yang juga disebut-sebut menerima dana juga bereaksi keras. Mereka akan menuntut Bendera secara hukum karena dianggap menyebar fitnah.
Bagaimana tanggapan Bendera? "Siap, kami tidak takut [dilaporkan polisi]," kata Koordinator Bendera, Mustar Bona Ventura, ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 1 Desember 2009.
Ditanya soal kesahihan data yang dimiliki Bendera, Bona Ventura menjawab, "kita ada lah [kami punya data]"
Kapan data-data itu akan dikeluarkan? "Nanti, belum saatnya," tambah dia.
Pasca membeberkan nama-nama pihak yang diduga menerima dana Century, Bendera hari ini juga menyelenggarakan aksi depan Gedung DPR RI, bertepatan dengan dengan rapat paripurna angket Century.
Sebelumnya, aktivis Bendera, Ferdi Semaun menyebut sejumlah nama yang diduga sebagai penerima aliran dana Century.
Mereka adalah KPU menerima dana Rp 200 miliar, LSI Rp 50 miliar, FOX Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar.
Juga Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI, Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.
Sebelumnya, Choel Mallarangeng membantah informasi Bendera. Dia menyebut itu sebagai fitnah.
"Saya dibilang terima Rp 10 miliar dan FOX Rp 200 miliar. Fitnah macam apa ini. Kalau fitnah seperti ini dibiarkan terus dan nanti publik mengiranya benar, makanya saya lapor ke yang berwajib," kata dia.
Hatta Rajasa juga membantahnya. "Saya akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian agar diusut karena tidak baik fitnah seperti ini," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Selasa 1 Desember 2009.
Demikian juga dengan Partai Demokrat yang mengeluarkan reaksi keras. "Itu fitnah keji dan kejam. Kami akan menuntut pihak yang mengatakan Partai Demokrat menerima aliran dana," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di Gedung DPR, Selasa, 1 Desember 2009.