VIVAnews - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tidak akan menghapus penyelenggaraan ujian nasional. Depdiknas akan melakukan pembenahan terhadap ujian nasional.
"Kami akan tetap lakukan ujian nasional pada Maret 2010 sambil menunggu salinan keputusan Mahkamah Agung (MA)," kata Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh, Kamis, 26 November 2009.
M Nuh berjanji akan menggelar pelaksaan ujian nasional dengan lebih baik. Ia akan memperbaiki sejumlah kelemahan yang selama ini dikeluhkan para anak didik. "Tapi perubahan ini bukan lantaran keputusan MA, tapi bagian dari upaya perbaikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat," ujarnya.
M Nuh mengatakan belum dapat menafsirkan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pemerintah terkait ujian nasional. Sebab, hingga kini, Depdiknas belum menerima salinan keputusan itu.
"Yang pasti, pelaksanaan ujian nasional Maret mendatang itu tetap akan kita lakukan, tapi kita akan melakukan perubahan dari struktur dan infrastruktur pendidikan di setiap sekolah," ujarnya.
Kasus ujian nasional ini bermula dari gugatan masyarakat (citizen lawsuit) terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, serta Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang dinilai lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan.
Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan diterima. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6 Desember 2007 juga menguatkan putusan itu. Hingga akhirnya, MA menolak kasasi yang diajukan pemerintah. MA melarang ujian nasional yang diselenggaran Depdiknas melalui surat putusan dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 tertanggal 14 September 2009.
Jalil
17/12/2009
teddy basari
06/12/2009
teddy basari
06/12/2009
anna
01/12/2009
anna
01/12/2009
tio londo
30/11/2009
elenpratiwi
30/11/2009
manda
29/11/2009
Aryaldy
27/11/2009
