SURABAYA POST -- Keraguan sebagian masyarakat terhadap sosok kiai menjadi kepala daerah dibantah Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Sumenep. Mereka menganggap sosok kiai dinilai lebih layak untuk menjadi pemimpin dibandingkan figur yang lain.
Sekretaris PCNU Sumenep, Moh. Arif Imron menyatakan, hasil pertemuan kiai dan pengurus NU, para kiai NU tetap meminta agar kepala daerah nanti tetap berasal dari kalangan kiai.
"Sosok kiai sangat dibutuhkan masyarakat dan layak untuk memimpin. Karena kiai yang lebih dekat dan mengerti keinginan masyarakat," kata Arif dalam jumpa pers di Sumenep, Senin 23 November.
Bahkan, katanya, dari hasil survei yang dilakukan PCNU ke masyarakat, masyarakat tetap percaya kepada kiai dan mereka berharap kiai tetap memimpin Kabupaten Sumenep untuk periode yang akan datang.
Tapi Arif juga tidak membantah jika ada sebagian masyarakat yang mulai apatis jika seorang kiai harus duduk sebagai kepala daerah. "Itu hanya sebagian kecil di wilayah perkotaan. Di kecamatan dan desa, masyarakat banyak meminta kiai yang menjadi bupati nanti," ujarnya.
Untuk itu, hasil pertemuan kiai NU dengan sejumlah parpol meminta agar figur yang dimunculkan dari kalangan kiai. "NU sudah membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk parpol, agar yang diusung oleh parpol adalah dari kader NU, yakni kiai. Karena, kami melihat sosok kiai itu dianggap sebagai figur yang sangat mengerti kebutuhan masyarakat Sumenep," terang Arif.
Figur kiai yang diinginkan sebagai bacabup-bacawabup pada pilkada nanti, lanjutnya, kiai yang harus memiliki kemampuan plus dan profesional, salah satunya mempunyai kemampuan mengelola organisasi. "Di Sumenep, figur kiai dinilai masih layak menjadi bupati-wakil bupati untuk lima tahun mendatang," katanya.
Dikatakan, ada sejumlah nama-nama kiai yang disebut-sebut layak sebagai bacabup adalah KH. Warits Ilyas (PPP), KH Taufiqurrahman FM (PCNU), KH Abuya Busyro Karim (PKB), KH Abdullah Cholil (PCNU), KH Ilyasi Siradj (NU), KH Unais Ali Hisyam (PKB), dan KH Tsabit Khazin (PKB).
Selain itu, NU juga menginginkan agar partai politik seperti PKB, PPP, dan PKNU, melakukan koalisi untuk mendukung satu paket pasangan bakal bacabup-bacawabup dari kader NU, pada pelaksanaan pilkada 2010 mendatang.
Saat ini NU berusaha memfasilitasi agar koalisi tersebut bisa terjadi. Jika memang ternyata parpol tersebut tidak bisa mengusung satu paket calon, maka NU meminta agar para calon jangan sampai saling menjatuhkan yang dapat menimbulkan konflik.
Dikatakan, NU perlu mencermati dan mengawal pilkada mulai dari tahapan pencalonan hingga pelaksanaan. Karena diharapkan pilkada ini memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"NU sebagai jamiyah (organisasi keagamaan) tidak akan memasuki wilayah kewenangan partai. Kami hanya ingin memediasi dan menjaga pelaksanaan pilkada kali ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.
Laporan: Gatot Rianto
