SURABAYA POST -- Janji Walikota Kediri menggelar ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) gelombang kedua diperkirakan dilaksanakan awal Desember 2009. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terlebih dahulu menyeleksi administrasi 4.600 pelamar.
Langkah Pemkot Kediri ini di luar aturan sebab semua tes CPNS sudah berlangsung serentak pada Sabtu (21/11) tanpa ada gelombang kedua.
”Dana yang disediakan sekitar Rp 300 juta dan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk rekrutemen CPNS 2009. Diperkirakan akan membengkak dana tersebut akibat adanya seleksi CPNS gelombang II,” kata Kepala BKD, Semeru Singgih, Senin (23/11).
Ketika ditanya berapa jumlah anggaran untuk menggelar CPNS gelombang II, ia enggan memastikan. Ketika disodorkan nominal Rp 50 juta, Semeru menjawab kemungkinan lebih. Dana tersebut akan dicarikan pada pos-pos lain. Sebab, anggaran rekrutmen CPNS 2009 hanya cukup untuk membiayai tes gelombang I.
Sementara itu, kacaunya seleksi administrasi CPNS Kota Kediri dikecam Wakil Ketua DPRD, Sholahuddin Fathurrahman. Menurut dia, kejadian itu menunjukkan kurang cakapnya panitia. Mereka tak mempunyai argumen yang kuat ketika terjadi gejolak dari para pendaftar. “Kami kecewa sekali dengan kinerja panitia rekrutmen CPNS tahun ini,” ujarnya.
Pemkot terpaksa menggelar tes CPNS dua kali untuk mengakomodasi protes para pendaftar yang dinyatakan tidak lolos administrasi akibat ketidakcermatan panitia dalam melakukan seleksi. Sholahuddin menilai, insiden ini tak perlu terjadi seandainya panitia benar-benar siap. Sejak awal, dia memang sudah mengkhawatirkan kepanitiaan yang dibentuk pemkot.
Saat itu, Walikota Samsul Ashar menunjuk Asisten Sekkota Bidang Administrasi Umum, Widodo sebagai ketuanya. Padahal, masa jabatan yang bersangkutan tak sampai sebulan karena pensiun 1 November. Ketika benar dia mengakhiri masa tugasnya, jabatan digantikan oleh Asisten Sekkota, Budi Astowo yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua I Panitia. Namun, koordinasinya terkesan kacau.
“Tanda tangan semua berkas memang Pak Budi Astowo, tetapi praktiknya di lapangan Pak Maki Ali (Wakil Ketua II Panitia, Red) yang banyak berperan,” ungkapnya.
Dengan kepanitiaan yang bongkar pasang inilah, tambah dia, kerja mereka menjadi tidak maksimal. Meski demikian, Sholah mengakui bahwa keputusan untuk verifikasi ulang atas berkas CPNS yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi adalah langkah terbaik. Dengan cara itu, protes ratusan pendaftar yang meyakini bahwa ijazahnya memenuhi syarat bisa terakomodasi.
Sementara itu, Walikota Samsul Ashar mengatakan, keputusan untuk menggelar tes CPNS susulan adalah keputusan terbaik. Ini untuk mengakomodasi keinginan para pendaftar yang tidak lolos seleksi administrasi akibat beda persepsi tentang ijazah mereka. “Kalau daerah lain diprotes seperti Kota Kediri, saya yakin mereka juga akan melakukan hal yang sama,” katanya.
Samsul juga telah mengklaim telah berkonsultasi dengan provinsi tentang persoalan CPNS ini. Menurut dia, selama ini telah terjadi persepsi yang berbeda antara panitia dan pelamar. Dia berjanji bahwa pelaksanaan tes CPNS susulan akan berlangsung fair. Mereka akan diberi hak dan porsi sama dengan peserta tes pertama. “Soalnya berbeda, tetapi bobotnya sama,” janjinya.
Soal itu tetap dibuat oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Hanya, koreksinya akan disamakan. Karena itu, untuk menjamin keamanan, jawaban peserta ujian pertama, akan disimpan di Mapolresta sampai ujian kedua digelar. Setelah itu, baru dikirimkan bersama-sama ke ITB.
Laporan Arif Kurniawan