Surabaya Post - Negosiasi siapa yang akan mengelola Bandara Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang terancam molor. Pasalnya, pihak Dirjen Perhubungan Udara (HU) dan pihak Lanud Abdurrahman Saleh belum menemukan titik temu.
Dirjen HU menginginkan ada keterlibatan sipil di pengelolaan lanud, sementara TNI AU selaku pengelola lama bersikukuh kewenangan tetap di tangannya tanpa cawe-cawe pihak sipil.
Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Batu, Widodo mengatakan hingga kini masih ada tarik ulur antara Lanud Abdul Rahman Saleh dan Dirjen HU.
Di lain pihak Dirjen HU menginginkan pengelolaan lanud dilakukan sepenuhnya oleh sipil, dengan kata lain militer purna tugas (purnawirawan) mengelola. Sementara pihak pengelola lama menginginkan pengelolaan teknis sepenuhnya ditangan mereka.
Pasalnya, seluruh fasilitas di lanud masih menggunakan fasilitas militer. “Itu negosiasi terakhir yang saya tahu saat saya menghadiri salah satu rapat, bahkan pihak pengelola lama lanud sekarang masih berkirim surat kepada Dirjen HU yang berisi permintaan pengelolaan tetap di tangan mereka,” jelas Widodo, Rabu 11 November 2009.
Sebenarnya, lanjut Widodo, setelah sempat ditutup selama sebulan untuk perbaikan beberapa titik di landasan yang berlubang, landasan pacu Abdul Rahman Saleh siap digunakan. Namun penggunaan landasan pacu ini menunggu SK Menteri Perhubungan untuk keterlibatan sipil dalam teknis pelaksanaannya. Pada proses ini negosiasi alot.
Perbaikan titik yang rusak sendiri sekitar 165 titik dengan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 130 juta. Anggaran perbaikan dibebankan kepada 3 Pemkot/Pemkab se-Malang raya dan Pemprov Jatim.
Widodo menginginkan proses rekomendasi dan negosiasi pengelolaan lanud tidak berlarut-larut. Pasalnya, bila hal ini tidak kunjung selesai dikhawatirkan menggangu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Malang Raya.
Laporan : Zainul Arifin | Surabaya Post
